Politik
Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menilai mekanisme subsidi listrik saat ini relatif lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG 3 kilogram.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) mempertahankan sistem pengawasan serta validasi data penerima subsidi. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sugeng, salah satu faktor yang membuat penyaluran subsidi listrik relatif tepat sasaran adalah penggunaan basis data penerima yang telah terverifikasi hingga tingkat rumah tangga. Sistem tersebut dinilai dapat memperkecil potensi penyimpangan dalam penyaluran subsidi.
“Subsidi di listrik relatif tepat sasaran dibandingkan, memang masih ada istilahnya losses karena ada yang nyantol. Tetapi relatif kecil dibandingkan subsidi di BBM dan subsidi di gas LPG 3 kg. Kenapa? Karena kalau subsidi listrik kan sudah by name by address ke setiap rumah tangga yang teraliri listrik,” ujar Sugeng.
Ia menjelaskan, pengendalian subsidi listrik juga didukung penggolongan pelanggan berdasarkan kategori tertentu, seperti R1 hingga R4, serta pembatasan daya sesuai kapasitas listrik yang terpasang di rumah tangga penerima subsidi. Mekanisme teknis tersebut membuat penggunaan listrik yang melampaui kapasitas daya terpasang akan menyebabkan aliran listrik terputus secara otomatis.
“Kalau subsidi itu yang disubsidikan, misalnya dipasang 450 watt, maka kalau melebihi dari itu pemakaiannya pasti anjlok. Atau dinaikkan ke 900 watt, maka juga anjlok kalau lebih. Jadi mudah mengontrol,” lanjutnya.
Menurut Sugeng, mekanisme tersebut memberikan kemudahan dalam mengendalikan penggunaan listrik bersubsidi. Kondisi ini dinilainya berbeda dengan penyaluran subsidi energi lainnya, seperti BBM dan LPG 3 kilogram, yang masih memiliki potensi penyimpangan dalam distribusinya.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut meminta pemerintah dan PLN menjaga konsistensi sistem pendataan, verifikasi, serta pengawasan penerima subsidi listrik. Menurutnya, ketepatan penyaluran subsidi perlu terus dipertahankan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia berharap tata kelola subsidi listrik yang berbasis data rumah tangga dapat menjadi salah satu acuan dalam pembenahan kebijakan subsidi energi nasional. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, subsidi diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima.


