Politik
Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga
Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pengelolaan stok, penyaluran bantuan pangan, serta pelaksanaan program stabilisasi harga menjadi perhatian Komisi XI DPR RI dalam mengawasi penugasan Perum Bulog.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi kinerja Perum Bulog yang berhasil menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga mencapai 4,5 juta ton. Namun, capaian tersebut perlu diimbangi dengan efisiensi distribusi, ketepatan penyaluran bantuan pangan, dan pengendalian harga di tingkat konsumen.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Gudang Bulog Utama, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Secara umum, kami mengapresiasi kinerja Bulog yang telah melampaui target dari sisi stok. Ke depan, kami terus mendorong Bulog untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana PSO, terutama terkait pemindahan stok dan distribusi kepada masyarakat,” ujar Hanif.
Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Oleh karena itu, ketersediaan beras harus diikuti kemampuan menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Hanif menegaskan, Komisi XI DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan penugasan tersebut, termasuk memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan efektif.
Perkembangan harga beras juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Selain stabilisasi harga, Komisi XI DPR RI menyoroti kelancaran penyaluran bantuan pangan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penyaluran harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Kesiapan distribusi juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Dari sisi pembiayaan, Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah X tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan PSO. Menurutnya, penugasan negara kepada Bulog harus diimbangi skema subsidi atau kompensasi yang transparan dan tepat waktu agar tidak membebani likuiditas maupun kesehatan keuangan perusahaan.
“Kami akan memberikan dukungan kepada Bulog. Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, perlu memastikan pembiayaan atas penugasan stabilisasi harga ini berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas Bulog tidak justru mengganggu kondisi keuangannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pengawasan Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.
“Bulog merupakan instrumen pemerintah yang tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan seluruh pihak agar program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rahmanto.
Ia menjelaskan, stok beras Bulog yang mencapai 4,5 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah perusahaan menjadi modal untuk menjalankan berbagai penugasan pemerintah. Penugasan tersebut antara lain penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan program SPHP guna menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi.
Rahmanto juga memastikan pelaksanaan penugasan Bulog mengedepankan prinsip efektivitas, kepatuhan, kecepatan, dan akurasi agar penyaluran bantuan maupun stabilisasi pasokan berjalan tepat sasaran. Komisi XI DPR RI berharap pengelolaan stok, distribusi, dan pembiayaan PSO dapat berjalan optimal.
Sebab, keberhasilan pengelolaan cadangan beras tidak hanya dilihat dari jumlah stok yang tersimpan di gudang, tetapi juga dari ketersediaan beras di pasar, keterjangkauan harga, dan manfaat yang diterima masyarakat.


