Connect with us

Politik

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Published

on

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pengelolaan stok, penyaluran bantuan pangan, serta pelaksanaan program stabilisasi harga menjadi perhatian Komisi XI DPR RI dalam mengawasi penugasan Perum Bulog.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi kinerja Perum Bulog yang berhasil menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga mencapai 4,5 juta ton. Namun, capaian tersebut perlu diimbangi dengan efisiensi distribusi, ketepatan penyaluran bantuan pangan, dan pengendalian harga di tingkat konsumen.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Gudang Bulog Utama, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Secara umum, kami mengapresiasi kinerja Bulog yang telah melampaui target dari sisi stok. Ke depan, kami terus mendorong Bulog untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana PSO, terutama terkait pemindahan stok dan distribusi kepada masyarakat,” ujar Hanif.

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Oleh karena itu, ketersediaan beras harus diikuti kemampuan menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Hanif menegaskan, Komisi XI DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan penugasan tersebut, termasuk memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan efektif.

Advertisement

Perkembangan harga beras juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Selain stabilisasi harga, Komisi XI DPR RI menyoroti kelancaran penyaluran bantuan pangan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penyaluran harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Kesiapan distribusi juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dari sisi pembiayaan, Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah X tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan PSO. Menurutnya, penugasan negara kepada Bulog harus diimbangi skema subsidi atau kompensasi yang transparan dan tepat waktu agar tidak membebani likuiditas maupun kesehatan keuangan perusahaan.

“Kami akan memberikan dukungan kepada Bulog. Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, perlu memastikan pembiayaan atas penugasan stabilisasi harga ini berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas Bulog tidak justru mengganggu kondisi keuangannya,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pengawasan Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.

“Bulog merupakan instrumen pemerintah yang tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan seluruh pihak agar program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rahmanto.

Advertisement

Ia menjelaskan, stok beras Bulog yang mencapai 4,5 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah perusahaan menjadi modal untuk menjalankan berbagai penugasan pemerintah. Penugasan tersebut antara lain penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan program SPHP guna menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi.

Rahmanto juga memastikan pelaksanaan penugasan Bulog mengedepankan prinsip efektivitas, kepatuhan, kecepatan, dan akurasi agar penyaluran bantuan maupun stabilisasi pasokan berjalan tepat sasaran. Komisi XI DPR RI berharap pengelolaan stok, distribusi, dan pembiayaan PSO dapat berjalan optimal.

Sebab, keberhasilan pengelolaan cadangan beras tidak hanya dilihat dari jumlah stok yang tersimpan di gudang, tetapi juga dari ketersediaan beras di pasar, keterjangkauan harga, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik5 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik5 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik5 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik5 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik5 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...