Sulaeman Minta Kementan Tindaklanjuti Inpres Soal Kesejahteraan Papua

JAKARTA (8 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran untuk menindaklanjuti Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Saya minta kalau belum dianggarkan, sebisa mungkin dimasukkan entah dalam bentuk program atau apa sehingga terlihat Inpres ini ada gunanya. Kalau tidak hampir tidak diperhatikan sama sekali,” ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membahas rencana kerja anggaran (RKA) 2024, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).

Inpres yang dikomandoi Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu terlihat belum terealisasi secara maksimal untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Padahal Inpres ini dua kali terbit. Pertama 2017, tapi sampai dengan akhir masa jabatan kemarin tidak selesai. Lalu 2020 juga diterbitkan lagi dan sampai sekarang memang belum ada realisasinya,” tegas Sulaeman.

Dalam rapat tersebut Sulaeman juga meminta Kementan memperhatikan daerah perbatasan. Ia meminta anggaran pengembangan kawasan perbatasan ditingkatkan.

“Kalau bisa itu anggaran untuk perbatasan dinaikkan menjadi Rp10 miliar karena di wilayah Papua ada tujuh distrik yang berbatasan langsung dengan PNG,” katanya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua itu juga mengusulkan agar program pengembangan kawasan yang direncanakan di Skouw, Jayapura, digeser ke Merauke karena sudah banyak program pertanian di Skouw.

“Kalau bisa kita posisikan di Merauke, sehingga bisa mendukung kegiatan di Papua Selatan,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, tandas Sulaeman, Fraksi Partai NasDem DPR mendukung pagu anggaran Kementan TA 2024 sebesar Rp14,66 triliun. Sulaeman juga mengapresiasi Kementan yang pada 2022 dan 2023 mampu memenuhi kebutuhan komoditas strategis nasional.(dis/*)