Demokrat Minta Capres Incumbent tak Gunakan Kekuasaan

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Politisi Demokrat minta calon Presiden dan Wakil Presiden incumbent tidak gunakan kekuasaan untuk menghalalkan segara cara, termasuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Pasalnya tingkat kecemasaan masyarakat menghadapi Pemilu 2019 saat ini cukup tinggi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman saat menghadiri diskusi di Sekertaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi yang bertema, “kemanan Pilpres 2019, Optimisme atau Kekhawatiran”.

Benny mengungkapkan bahwa, suksesnya sebuah kontestasi pemilu diukur oleh dua indikator yaitu proses dan hasil. Proses yang tidak adil, transparan dan akuntabel pasti akan menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai kehendak rakyat. Menurut dia, proses dan hasil seperti itu menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak.
“Kalau saya ditanya soal apakah optimis atau cemas, saya lebih banyak cemasnya,” tutur Benny saat diskusi di Sekertaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat kemari, Selasa (18/12).

Untuk meminimalisir kecemasan yang dirasakan oleh masyarakat, Politisi Demokrat ini menawarkan 5 proposal agar Pilpres tidak menimbulkan kecemasan dan membangun optimisme dikalangan masyarakat. Pertama, dirinya minta agar incumbent tidak menyalahgunakan posisi dominanmya. “Tidak menyalahgunakan posisi politiknya yg saat ini dominan. Tidak boleh memaksa atau mendikte apratur dibawah kekuasaannya, salahs satu contoh dengan cara menakuti Kepala Desa dengan dana desa tak lagi dikucurkan. Untuk itu jangan gunakan ketidak pahaman masyarakat untuk mengambil keuntungan politik,” katanya.

Kemudian, kepastian apratur seperti TNI, Polri dan BIN serta PNS dapat berlaku netral. “Jadi penting sekali institusi penjaga utama pilar demokrasi ini berlaku netral. Dengan dinamika politik seperti saat ini, apakah saya yakin tentu tidak, karena saya lebih banyak cemasnya,” ungkapnya.

Ketiga yakni, Institusi penegak hukum, wajib hukumnya untuk menegakkan hukum secara otonom. “Jadi, kalau memang salah melakukan manipulasi, pelanggaran hukum yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi, proses itu. Begitu juga dengan kubu Jokowi-Maaruf maka juga harus diproses. Tidak boleh memihak untuk mewujudkan proses yang adil. Kalau penegak hukum tidak adil, akan timbulkan kecemasan dan rakyat akan memilih jalannya sendiri untuk mengtaasi kecemasan itu,” ujarnya.

Keempat yang ditawarkan Benny untuk meminimalisir kecemasan adalah netralitas dari media dan pemiliknya, baik media media masa, tv, online. Ia meminta agar media dapat mengembangkan opini-opini yang menyejukan. “Sebagai salah satu pilar demokrasi, jangan sampai justru menjadi perusak. Jangan sampai media ikut berpolitik dengan membela salah satu pasangan calon, apalagi terlibat dalam tim sukses

Dan terakhir, adalah netralitas dari penyelenggara pemilu. Menurutnya, kejadian-kejadian akhir-akhir ini sangat memicu kecemasan masyarakat akan netralitas penyelenggara. Masalah e-KTP dan masalah DPT menjadi misteri tersendiri yang harus dipecahkan. “Apakah itu hantu DPT, TPS kah, atau hantu C1 atau C6 atau abgaimana permainam itu. Jadi, KPU dan Bawaslu wajib hukumnya menjaga ntralitas. didaerah saya lihat ada aggota Panwas justru sudah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, saya cemas dengan Pemilu ini. Untuk itu mulai dari proses yang jujur, adil dan transparan harus diutamakan oleh penyelenggara dan pemerintah saat ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selain Benny K Harman, diskusi yang kerab dilakukan oleh Seknas Prabowo-Sandi ini juga menghadirkan mantan Komandan Korpa Marinir, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Hendrajit dari Global Future Institute dan Mantan anggota Komnas HAM, Natalius Pigai.(yog)

source