Connect with us

Hukum

Kapolri Siap Kerja Sama dengan PBNU Soal Kekerasan Perempuan dan Anak di Ponpes

Published

on

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dalam kegiatan itu, hadir Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Alissa Wahid bersama sejumlah pengurus lainnya. Pada audiensi diantaranya membahas soal kerja sama yang dituangkan dalam MoU terkait kasus kekerasan perempuan dan anak di Pondok Pesantren (Ponpes).

Terkait hal itu, Sigit menyambut baik adanya kerja sama atau Mou antara Polri dan PBNU soal kasus kekerasan perempuan dan anak di Ponpes.

“Kita bicara membuat MOU terkait dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pesantren. Kami sambut baik, karena memang menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian publik dan kami Polri sangat concern dengan isu tersebut,” kata Sigit.

Sigit menekankan, Polri dewasa ini terus mengembangkan Satuan Kerja (Satker) yang berkonsentrasi untuk menangani kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren.

Advertisement

“Oleh karena itu kami juga melakukan perimbangan dengan terus membesarkan atau memperluas organisasi atau satker yang khusus menangani masalah isu kekerasan perempuan dan anak,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit memastikan, Korps Bhayangkara bergerak cepat untuk mewujudkan MoU dengan PBNU soal isu tersebut.

“Dan khusus hari ini adalah kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren. Trntunya kami segera akan ambil langkah cepat segera bisa realisasikan MoU untuk segera bisa diimplementasikan,” ucap Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dalam audiensi bersama PBNU juga membahas terkait keberagaman dan toleransi di Indonesia.

Advertisement

Dimana, Indonesia merupakan negara yang beragam. Dan hal itu harus dijadikan kekuatan serta dijaga dalam rangka semangat persatuan dan kesatuan.

“Kita terus komitmen menjaga keberagaman toleransi karena memang Indonesia negara dengan masyarakat penduduk, ras beraneka ragam. Dan itu adalah kekuatan yang harus kita jaga sebagai kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia,” tutur Sigit.

“Oleh karena itu kita juga akan mengambil langkah lebih lanjut untuk melakukan kerja sama lanjutan terkait masalah tersebut. Tentunya juga isu-isu lain yang jadi perhatian NU, kemudian jadi perhatian rekan-rekan aktivis yang tentunya harus ditindaklanjuti Polri,” tambah Sigit mengakhiri.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...