Ketua Komisi II Minta Menteri ATR/BPN Tingkatkan Kinerja

JAKARTA (21 April): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, melayangkan kritik terhadap kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dinilainya belum optimal. Realisasi program kementerian tersebut yang rata-rata masih di bawah 30% selama empat bulan pertama.

“Kami Komisi II DPR meminta kepada saudara Menteri untuk meningkatkan kinerjanya, karena selama empat bulan pertama masih di bawah 30 persen. Rata-rata hanya di 15 persen,” ujar Rifqinizamy di sela Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, direktorat jenderal (ditjen) di kementerian tersebut bahkan belum menunjukkan program signifikan dalam empat bulan terakhir.

“Beberapa program masih nol persen. Artinya, direktorat jenderal belum melakukan kerja apapun,” ungkapnya.

Meski memahami adanya efisiensi dan refocusing anggaran dari Rp9 triliun menjadi Rp6 triliun dan akhirnya diblokir menjadi Rp4 triliun. Rifqi menegaskan bahwa alasan tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan pembenaran atas lambannya capaian program.

Namun demikian, Rifqi juga memberikan apresiasi atas langkah transparansi dalam penanganan pengaduan publik yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

“Ini baru kali pertama kita bisa menghadirkan keterbukaan informasi terkait pengaduan publik soal sengketa dan mafia tanah. Seluruh pengaduan yang masuk ke Komisi II dan disampaikan ke Kementerian ATR/BPN bisa dilihat progresnya di website,” pungkasnya.

(Safa/*)