Kemhan dan TNI Hadiri Sidang Komisi I DPR RI, Bahas Kebijakan Pertahanan

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI untuk membahas terkait kesejahteraan prajurit, memperkuat pengelolaan aset strategis negara, dan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertahanan, di gedung Komisi I DPR RI, Rabu, (30/4/2025).

Sidang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto, dengan penekanan rapat ini bersifat terbuka untuk memenuhi prinsip transparansi.

Dalam paparannya, Menhan RI menyampaikan pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit, termasuk usulan kenaikan uang lauk pauk prajurit, yang disesuaikan dengan beban tugas dan standar gizi.

Selain itu, tunjangan kinerja juga diusulkan naik, khususnya untuk prajurit di daerah operasi berisiko tinggi seperti Papua, perbatasan dan wilayah konflik. Kemudian diusulkan kenaikan tunjangan operasi pengamanan pulau terluar dan pengamanan perbatasan karena risiko tugas yang tinggi.

Fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian, dengan rencana revitalisasi rumah sakit TNI dan pelatihan tenaga medis spesialis. Sementara itu, Menhan juga menyoroti pentingnya percepatan penyediaan rumah dinas.

Ditambahkan Menhan bahwa kebijakan pertahanan harus fokus pada pembangunan jangka panjang dan akuntabilitas.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan kapasitas Komando TNI, dan optimalisasi aset pertahanan, serta menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap MoU pertahanan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan strategis terkini.

Turut hadir mendampingi Menhan yaitu Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Rektor Unhan, dan Kabais TNI. (Biro Infohan Setjen Kemhan)