Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Sertifikat Halal Produk McDonald’s Dicabut di Indonesia

Published

on

  • Faktanya, melalui situs resmi LPPOM MUI dalam artikelnya menyebutkan McDonald, KFC, Domino’s, dan Pizza Hut yang ada di Indonesia masih menyandang status halal.
  • Unggahan berisi narasi “Sertifikat Halal Produk McDonald’s Dicabut di Indonesia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Akun Tiktok “aliimranmaryam” pada Senin (7/11/2023) mengunggah video [arsip] yang berisi narasi:

maka Mc Donald menjadi tidak halal lagi. AMERIKA TELAH MENCABUT SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK2 MC DONALD. BERITA PENTING!!! Dewan Yudisial Muslim (MJC) & IQSA telah mencabut sertifikasi dari McDonald, KFC, dominos & Pizza Hut.Menurut kajian staf dapur di Florida, Amerika, bahan2 McDonald telah memperlihatkan bukti positif mengandung bahan dr DAGING BABI yg disebut “LM10” yg digunakan di dlm mayones McDonald. Para pejabat resmi McDonald AfSel telah memastikan bhw slruh bahan baku saus diimpor dr Amerika. 

Per Senin (11/6/2025) video itu sudah dilihat lebih dari 97 ribu kali, disukai 900 kali, dibagikan ulang lebih dari 521 kali dan menuai 33 komentar.

Pemeriksaan Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengusut kebenaran klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Sertifikasi Halal McDonald’s Dicabut di Seluruh Dunia” yang tayang pada Kamis (14/12/2023).

Faktanya, melalui situs resmi LPPOM MUI dalam artikelnya menyebutkan Isu pencabutan sertifikat halal tersebut merupakan isu yang ditujukan kepada restoran McDonald, KFC, Domino’s Pizza, dan Pizza Hut di Amerika dan Afrika Selatan bukan di Indonesia. MUI juga mengklarifikasi melalui situs www.halalmui.org menjelaskan tidak ditemukannya kandungan babi sehingga dikeluarkan sertifikat halal sebagai berikut:

  • Restoran McDonald’s, dengan nomor Sertifikat Halal ID00410000002031019.
  • Restoran KFC, dengan nomor Sertifikat Halal ID00420000185770121.
  • Restoran Domino’s Pizza, dengan nomor Sertifikat Halal ID00420000187430621.
  • Restoran Pizza Hut, dengan nomor Sertifikat Halal ID00410000275770621.

Kesimpulan

Unggahan berisi narasi “Sertifikat Halal Produk McDonald’s Dicabut di Indonesia” merupakan merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...