Connect with us

Politik

Setyoko Dukung Pencabutan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Published

on

Anggota DPRD DKI Jakarta, Setyoko, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Percayalah kepada pemimpin, bahwa setiap kebijakan dan keputusan diambil demi menghadirkan senyum bahagia rakyat,” ujar Setyoko, Selasa (10/6/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu menilai, kebijakan pencabutan izin tambang ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.

“Langkah Presiden Prabowo sangat tepat. Raja Ampat adalah salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Sudah seharusnya dijaga, bukan dieksploitasi,” tegasnya.

Setyoko menambahkan, keputusan ini sejalan dengan visi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dengan menjaga kelestarian kawasan seperti Raja Ampat, negara tetap dapat meraih manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem.

Advertisement

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung langkah ini dengan melakukan pengawasan ketat terhadap potensi aktivitas pertambangan ilegal yang masih bisa terjadi.

Selain itu, Setyoko mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk legislatif, akademisi, aktivis lingkungan, dan generasi muda untuk bersatu menjaga ekosistem Raja Ampat pasca pencabutan izin.

“Perjuangan menjaga alam harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya bergantung pada keputusan pemerintah pusat,” tutupnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di pulau-pulau kecil dalam wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai langkah tegas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi
Politik4 jam ago

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan...

Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional
Politik4 jam ago

Soedeson Tandra: Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan...

RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga
Politik4 jam ago

Ahmad Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan fokus utama pembahasan RUU tentang Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian...

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Politik4 jam ago

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menanggapi gagasan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anis Fauzan yang ingin...

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Politik4 jam ago

Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan...

Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa
Politik4 jam ago

Safaruddin Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengacara nasional sejak awal dalam penyusunan...

BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global
Politik4 jam ago

BKSAP DPR RI Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong mahasiswa mengenal lebih jauh peran BKSAP sekaligus...

Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Politik4 jam ago

Komisi XI DPR RI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan...

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Politik4 jam ago

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam...

Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Politik4 jam ago

Syarif Fasha: Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi

Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum...