Connect with us

Pemerintahan

Target 82,9 Juta Anak Dapat MBG Akhir Tahun, Prabowo: Negara Lain Butuh 11 Tahun, Kita Setahun

Published

on

rnJakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Ia menyebut bahwa jumlah penerima manfaat akan terus meningkat, dan pemerintah menargetkan angka 82,9 juta anak tercapai pada akhir tahun 2025.rnDalam pidatonya di acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu malam (23/7) di Jakarta Convention Center, Prabowo menyampaikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung di lapangan dengan masyarakat yang mengharapkan perluasan program tersebut.rn“Saya kemarin dari Solo ke Klaten, dari Solo ke Klaten di pinggir jalan anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah, saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi tapi sudah. Mereka berdiri berjam-jam. Saya keluar dari kendaraan saya, saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak: ‘Pak, makan bergizi, Pak!’”rn“Saya lihat, ‘sudah sekolahmu?’ ‘Belum, Pak.’ Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru 6,7 juta penerima manfaat. 6,7 juta makan bergizi. Saya bilang sabar. Saya teriak kembali: ‘Sabar, sabar!’”rnPrabowo lalu memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima bisa dicapai sebelum akhir Agustus.rn“Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih pengurus-pengurus dapur, harus disiapkan, mereka harus ditatar, mereka harus mengerti cara mengelola uang dan itu butuh waktu. Tapi mereka [staf] lapor ke saya: ‘Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insyaallah sebelum 17 Agustus.’”rn“Dan sesudah itu akan naik terus. Dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.”rnPrabowo menyebut bahwa capaian ini bahkan telah menarik perhatian dunia internasional.rn“Ini menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain. Waktu saya ke luar negeri banyak pemimpin bertanya dan bahkan banyak yang mau ngirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini. Karena saya diberitahu oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat menurut mantan presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun.”rn“Jadi Indonesia ini sekarang ini banyak boneknya. Yang negara lain butuh 11 tahun, kita nekat. Kita tahun ini kita akan buktikan Indonesia kita menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam satu tahun.”rnMeski optimistis, Presiden menekankan bahwa capaian itu harus dibuktikan di akhir tahun nanti.rn“Tapi tentunya ini harus kita buktikan. Jadi mungkin akhir Desember atau awal Januari, mohon PKB undang saya lagi, supaya apa yang saya bicara hari ini saudara bisa tagih Desember 2025 atau Januari lah.”rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik3 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik3 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...