Connect with us

Politik

Tindak Lanjuti Pedoman IPU, BKSAP Serap Masukan Mengenai Artificial Intelligence di Kampus UIII

Published

9 bulan ago

on

rnKetua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengingatkan bahwa akal imitasi atau Artificial Intelligence (AI) kini menjadi “pedang bermata dua” bagi bangsa Indonesia. Dalam kunjungan resmi BKSAP ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Mardani menegaskan bahwa AI bisa membawa manfaat besar bagi ekonomi, namun juga menyimpan potensi bahaya yang luar biasa.rn“AI sudah jadi keseharian kita. (Fenomena) meme Pak Bahlil atau video Ibu Sri Mulyani yang dimanipulasi, itu ancaman nyata,” ujar Mardani, dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).rnIa menilai bahwa fenomena deepfake adalah salah satu bukti betapa teknologi ini bisa menyesatkan publik jika tidak diatur dengan bijak. Karena itu, tambahnya, BKSAP kini tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) AI yang bertugas merumuskan regulasi, norma, hingga etika penggunaan AI di Indonesia. rn“Kami ingin aturannya seimbang. Manfaatnya bisa dirasakan banyak orang, tapi risikonya ditekan sekecil mungkin,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.rnKunjungan ke UIII ini menjadi langkah konkret DPR untuk menggandeng akademisi dalam merumuskan arah kebijakan AI nasional. Dalam diskusi yang berlangsung di Depok, BKSAP menggali masukan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi dan keislaman.rnPemerintah Indonesia sendiri telah memiliki UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), namun Mardani menilai payung hukum itu belum cukup untuk menghadapi kompleksitas AI. “Kita butuh kebijakan baru yang adaptif, bukan hanya responsif,” tegasnya.rnDPR menargetkan pembahasan Panja AI selesai dalam dua masa sidang ke depan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi tonggak baru tata kelola teknologi di Indonesia — menjadikan AI bukan ancaman, melainkan alat kemajuan bangsa.rnDiketahui, Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerja sama dengan Parliamentary Data Science Hub telah menerbitkan Pedoman AI di Parlemen. Pedoman ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan resolusi penting tentang Dampak Akal Imitasi terhadap Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Supremasi Hukum oleh parlemen anggota IPU pada Sidang Majelis IPU ke-149 di Jenewa pada Oktober 2024 silam.rnHal ini menjadi penting lantaran Akal Imitasi menghadirkan peluang signifikan bagi parlemen untuk meningkatkan operasional mereka dan menjadi lebih efisien serta efektif, sehingga memungkinkan mereka melayani warga negara dengan lebih baik.rnNamun, penerapan AI menghadirkan tantangan dan risiko baru yang harus dikelola dengan cermat. Pedoman AI di Parlemen menawarkan kerangka kerja komprehensif bagi parlemen untuk memahami dan menerapkan AI secara bertanggung jawab dan efektif.rnPedoman ini memberikan panduan praktis tentang pentingnya pendekatan strategis, tata kelola yang kuat, pertimbangan etika, dan manajemen risiko. Pedoman ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan AI untuk meningkatkan dan memperkaya kemampuan manusia, alih-alih menggantikannya, terutama dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang demokratis. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...