Connect with us

Nasional

Prasetyo Hadi: Peminat Upacara Kemerdekaan di Istana Kepresidenan Tembus 336 Ribu Pendaftar

Published

on

Antusiasme masyarakat mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Kompleks Istana Kepresidenan pada 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Tecermin, selama empat hari pendaftaran dibuka, jumlah pendaftar tercatat menembus 336 ribu orang, termasuk dari mancanegara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan jumlah pendaftar itu jauh melampaui kapasitas awal yang disiapkan pemerintah yakni 5.500 kuota untuk masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara di Istana.

“Dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama empat hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (10/8).

Menurut Prasetyo, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme masyarakat untuk ikut memperingati detik-detik Proklamasi secara langsung di Istana. Sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses pendaftaran.

Karena melihat tingginya minat tersebut, pemerintah kemudian memutuskan menambah kuota peserta untuk mengikuti upacara Kemerdekaan di Kompleks Istana Kepresidenan. Panitia menyiapkan tambahan kapasitas sekitar 3.400 orang.

Advertisement

“Oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400 orang,” kata dia.

Menurutnya, tambahan kuota tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, yakni upacara pada pagi hari dan upacara penurunan bendera pada sore hari. Sebab, kapasitas Istana Merdeka, sebagai lokasi penyelenggaraan upacara, memang tak memungkinkan untuk langsung menampung semua peserta.

“Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera untuk menambah atau mengakomodasi jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di Istana,” jelasnya.

Utamakan yang Belum Pernah Ikut Upacara di Istana

Selain menambah kuota, pemerintah juga memprioritaskan masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara peringatan kemerdekaan di Istana.

Advertisement

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali,” katanya.

Prasetyo mengatakan panitia melakukan analisis terhadap data seluruh pendaftar untuk melihat masyarakat yang sebelumnya telah memperoleh kesempatan mengikuti upacara di Istana. Sebab, ditemukan data pendaftar yang sudah berkali-kali mengikuti upacara.

“Bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita, yang belum pernah sama sekali,” tegasnya.

Ia menjelaskan pembagian porsi tersebut dilakukan agar kesempatan menghadiri langsung upacara kemerdekaan di Istana dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

“Jadi kita bagi porsinya,” ujar dia.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik3 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik3 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik3 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik3 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik3 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik3 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik3 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...