Connect with us

Daerah

M Rahul Minta Pemerintah Jemput Bola Untuk Data Masyarakat dan Pembuatan EKTP

Published

on

Pekanbaru – Masyarakat Riau hingga tahun 2019 masih banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP. Jumlahnya sekitar 167.105 ribu lebih. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disduk Dalduk) Riau, Andra Syafril menjelaskan, masih ada 167.105 warga di seluruh Riau yang belum melakukan rekaman untuk mendapat e-KTP, Jumat (1/2/2019).rnBerdasarkan data konsolidasi semester 2 di tahun 2018, jumlah wajib KTP di Riau sebanyak 4.186.189 jiwa. Untuk warga yang telah melakukan perekaman KTP sebanyak 4.019.084 orang. Warga yang sudah melakukan rekaman KTP 96,01 persen. Tersisa 3,99 persen atau 167. 105 orang belum melakukan perekaman KTP.rnMenanggapi hal tersebut, Muhamad Rahul, Caleg DPR RI Dapil Riau I mengungkapkan pemerintah dinilai lamban dalam mendata warganya. Selain itu dirinya juga menambahkan pihak pemerintah kurang begitu serius melakukan sosialisasi pembuatan eKTP sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki eKTP.rn”Saya pikir problem seperti ini menunjukan kinerja pemerintah dalam hal pendataan warga kurang maksimal. Bisa jadi warga mengalami kesulitan dalam melakukan pembuatab eKTP sehingga enggan untuk mengurusnya. Atau bisa juga pihak pemerintah kurang begitu masif mensosialisasikan pembuatan eKTP” ungkapnya pada awak media di Pekanbaru, (2/2/2019).rnRincian per kabupaten dan kota di Riau adalah, Kabupaten Kampar 95.49 persen. Kabupaten Inhu 92,89 persen, Bengkalis 99,38 persen, Rohul 92,66 persen, Rohil 91,85 persen, Siak 98,95 persen. Selanjutnya di Kabupaten Kuansing 87,47 persen, Kabupaten Meranti 91,9 persen, Pekanbaru 100,28 persen Kota Dimai 102,04 persen.rnCaleg muda partai Gerindra ini juga menambahkan perlunya terobisan baru yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Terobosan tersebut bisa dengan jemput bola misalnya. “Jadi pemerintah yang mendatangi rumah – rumah warga untuk mendata dan melakukan pembuatan eKTP sehingga dengan begitu program pembuatan eKTP bisa maksimal” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik6 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik6 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik6 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik6 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik6 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik6 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik6 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik6 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik6 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik6 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...