Connect with us

Politik

Tekan Impor Energi, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Achmad Minta Produksi PHE ONWJ Terus Digenjot

Published

on

Tekan Impor Energi, Achmad Minta Produksi PHE ONWJ Terus Digenjot

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendorong Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) untuk terus meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui peremajaan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kegiatan eksplorasi. Pasalnya, langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

“Produksi mereka harus meningkat. Kenapa? Karena kita percaya bagaimana nanti impor energi kita akan berkurang terus. Jadi kami mesti mendorong supaya peningkatan produksi ini tentu juga perlu peremajaan atau teknologi,” ujar Achmad saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik mengunjungi Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) untuk melihat secara langsung kegiatan produksi di Laut Lepas Utara Jawa, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, keberadaan PHE ONJW ini memiliki peran penting dalam produksi migas nasional. Karena itu, DPR mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi maupun penambahan modal, khususnya dalam rangka menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi.

Untuk itu, kegiatan eksplorasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei dan kajian yang meyakinkan sehingga investasi yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang optimal. “Ini kan sifatnya bisnis, bisnis itu tentu ada plus minusnya. Tapi kita harapkan dengan survei yang baik menggunakan teknologi terbaik, hasilnya juga akan bagus, tentu kita dorong ini untuk eksplorasi,” katanya.

Achmad menambahkan, keberanian melakukan eksplorasi diperlukan karena keberhasilan menemukan cadangan baru akan berdampak terhadap peningkatan produksi migas. Namun, langkah tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan perhitungan dan hasil survei yang matang. “Jadi kita tetap dorong mereka melakukan eksplorasi, karena dengan eksplorasi itu, produksi akan meningkat, dan itu akan tercapai nanti ketahanan energi kita,” jelas Achmad.

Advertisement

Selain itu, Achmad juga mendorong peremajaan fasilitas produksi migas yang sudah berusia puluhan tahun ini. Karena apabila suatu fasilitas sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu dilakukan penggantian dengan peralatan dan fasilitas produksi yang baru.

“Kalau memang nilai ekonomisnya sudah habis, kita harapkan bahwa ini diganti dengan alat produksi yang baru, dengan mekanik yang baru, dengan fasilitas yang baru,” pungkas Legislator Dapil Riau I ini.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Politik4 menit ago

Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Politik37 menit ago

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Politik38 menit ago

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027 Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Politik38 menit ago

Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Politik39 menit ago

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik10 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik10 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik10 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik10 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik10 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...