Hetifah Sjaifudian: Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurutnya, pola pendidikan berasrama yang diterapkan sekolah tersebut berpotensi menjadi wadah strategis untuk membangun dan memperkuat karakter peserta didik sejak dini.

Hal itu disampaikan Hetifah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden di Kabupaten Sukoharjo, Jumat (2/10/2026).

“Secara fasilitas alhamdulillah sudah terbangun hampir tuntas, ruang kelas sudah digunakan, rekrutmen siswa, guru, hingga pengasuh asrama juga sudah berfungsi. Kami melihat Sekolah Rakyat ini sangat berpotensi sebagai tempat untuk membangun pendidikan karakter anak-anak,” ujar Hetifah.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, penerapan sistem boarding school pada jenjang SD, SMP, hingga SMA membutuhkan proses adaptasi, khususnya pada masa awal peserta didik mengikuti kegiatan di sekolah. Selain mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa juga dituntut belajar mandiri melalui berbagai aktivitas pengasuhan di asrama.

“Di bulan-bulan awal tentu saja anak-anak mengalami penyesuaian, khususnya terkait kegiatan belajar mengajar dan kegiatan di luar KBM. Banyak waktu yang harus mereka gunakan untuk mengurus diri sendiri secara mandiri, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti ekstrakurikuler dan ibadah bersama,” jelasnya.

Menurut Hetifah, proses adaptasi tersebut merupakan bagian penting dari pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, pengalaman penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi pengembangan Sekolah Rakyat di daerah lain.

“Apa yang terjadi di Sukoharjo ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tambahnya.

Dari sisi akademik, Hetifah menjelaskan kurikulum yang digunakan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara tenaga pendidik direkrut melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kurikulum tentunya mengikuti sepenuhnya yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen, termasuk guru-gurunya direkrut dengan prosedur tertentu. Mereka menjadi PPPK di bawah Kemensos sehingga statusnya cukup jelas dan fasilitas yang diberikan cukup baik,” jelas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Ia menambahkan, kegiatan peserta didik di luar kegiatan belajar mengajar di lingkungan asrama juga telah memiliki petunjuk teknis dari Kemensos. Namun, ketentuan tersebut tetap perlu disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan di lapangan.

“ Kegiatan di luar KBM di asrama juga sudah ada juknisnya dari Kemensos, yang tentunya akan terus kita sempurnakan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hetifah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat, termasuk dalam menyiapkan masa depan para lulusannya. Sinergi tersebut tidak hanya melibatkan sekolah dan orang tua, tetapi juga masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Karena ini program strategis yang baru, kita sangat membutuhkan kerja sama yang baik. Bukan saja dari lingkungan sekolah dan orang tua, tetapi juga dari dunia usaha dan industri untuk memastikan para lulusan dari Sekolah Rakyat ini bisa melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja,” pungkasnya.