Pemerintah Tolak Izin Konser Israel Houghton, Syamsu Rizal: RI Konsisten Dukung Palestina

“Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin konser Israel Houghton sudah tepat. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan yang matang, terutama karena ada rekam jejak pernyataan dukungan terhadap Israel yang pernah disampaikan dalam penampilannya,” ujar legislator yang akrab disapa Deng Ical di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Deng Ical menegaskan bahwa keputusan membatalkan rencana konser yang dijadwalkan pada 24 Oktober 2026 tersebut bukanlah bentuk pembatasan ekspresi seni. Penolakan murni didasari pada sikap kewaspadaan agar panggung hiburan tanah air tidak disalahgunakan sebagai sarana kampanye politik yang bertentangan dengan prinsip diplomasi negara.

“Ini bukan persoalan agama atau nama seseorang, melainkan menyangkut posisi politik dan sikap Indonesia terhadap persoalan Palestina. Kalau sebuah kegiatan berpotensi menjadi sarana kampanye politik dukungan kepada Israel, tentu harus dipertimbangkan secara serius,” katanya.

Legislator PKB tersebut menjelaskan bahwa pembelaan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat hukum tertinggi negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penjajahan dan aksi genosida yang dilancarkan militer Israel di Jalur Gaza secara nyata melanggar prinsip kemanusiaan serta keadilan internasional.

“Posisi Indonesia sangat jelas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Segala bentuk dukungan terhadap pendudukan dan penjajahan Israel tentu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita,” tegas Deng Ical.

Ia mengingatkan bahwa agresi militer Israel di Gaza telah melahirkan bencana kemanusiaan terburuk dan menghancurkan infrastruktur sipil secara masif. Pemerintah Indonesia dituntut untuk menutup rapat celah infiltrasi narasi propaganda yang dapat melukai empati publik nasional terhadap warga Palestina.

“Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di Gaza. Indonesia tidak boleh memberikan ruang sekecil apa pun bagi bentuk dukungan politik yang menguntungkan posisi Israel,” ucapnya.

Deng Ical meminta kementerian terkait serta pihak kepolisian untuk terus meningkatkan kecermatan dalam menyeleksi rekam jejak tokoh maupun pengisi acara mancanegara yang akan menggelar kegiatan di Indonesia. Ketelitian izin keramaian dipandang penting guna mencegah gejolak sosial serta menjaga stabilitas nasional.

“Pemerintah dan penegak hukum harus tetap cermat dalam menyaring setiap kegiatan berskala internasional. Keamanan dalam negeri serta amanat konstitusi harus tetap menjadi prioritas utama,” tutur politikus PKB tersebut.

Legislator asal Makassar ini menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mengawal kebijakan luar negeri pemerintah yang bebas dan aktif dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina di panggung global. Indonesia dipastikan berdiri kokoh bersama perjuangan rakyat Palestina hingga hak-hak kemerdekaannya terwujud secara penuh.

“Kami di DPR RI akan terus mendukung langkah tegas pemerintah dalam menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang terus kita perjuangkan bersama,” pungkas Deng Ical.