Connect with us

Politik

Sturman Panjaitan Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

Published

on

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Sturman Panjaitan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Ucapan tersebut disampaikan Sturman, Selasa (6/10/2026), sebelum mengikuti rapat paripurna DPR RI.

“Saya sebagai Ketua Panja mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Baik Panja, pemerintah, tenaga ahli, masyarakat, wartawan, dan siapa pun, termasuk para narasumber yang kami mintakan (masukan),” kata Sturman.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RUU yang baru saja disahkan jadi UU itu. Ia berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terpadu.

Sturman mengatakan, penerapan Satu Data Indonesia diharapkan dapat mengurangi perbedaan data antar-kementerian dan lembaga. Dengan adanya satu rujukan data, pemerintah diharapkan tidak lagi menghadapi persoalan perbedaan data dalam melihat suatu permasalahan.

Advertisement

“Kalau Satu Data Indonesia sudah kita lakukan, artinya tidak ada lagi data yang simpang siur. Tidak ada lagi data yang masing-masing kementerian berbeda-beda terhadap satu masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang telah terintegrasi nantinya harus mudah digunakan sesuai dengan ketentuan akses, tertata, tersimpan dengan aman, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Namun, Sturman menegaskan bahwa keterbukaan data tetap harus memperhatikan pelindungan data pribadi. Menurutnya, pengaturan mengenai siapa yang dapat mengakses data serta bagaimana data tersebut digunakan perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Pelindungan data pribadi juga harus menjadi keyakinan kita,” katanya.

Sturman juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan Satu Data Indonesia. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga perlu dilibatkan dalam upaya membangun tata kelola data yang mendukung pembangunan nasional.

Advertisement

Ia berharap keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi salah satu pijakan dalam membangun Indonesia yang lebih terintegrasi dan berdaulat dalam pengelolaan data.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik2 menit ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik2 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik2 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik2 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik3 jam ago

Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​ Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Politik3 jam ago

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...

Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Politik3 jam ago

Ahmad Basarah Desak Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif...

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik3 jam ago

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Sufmi Dasco Ahmad: Kado Terindah untuk Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang...

Adang Daradjatun: Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset Adang Daradjatun: Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset
Politik3 jam ago

Adang Daradjatun Pastikan Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun memastikan seluruh aspirasi masyarakat, ahli, hingga pemikiran kritis mahasiswa akan diserap secara konkret...

Sukamta Minta Pemerintah Audit Kebocoran Data Lama Sukamta Minta Pemerintah Audit Kebocoran Data Lama
Politik3 jam ago

Sukamta Minta Pemerintah Lakukan Audit Kebocoran Data Lama

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah melakukan audit terhadap berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa...