Connect with us

Politik

Chusnunia Dukung Pengembangan Wisata Gastronomi di Indonesia

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menilai Indonesia memiliki banyak potensi wisata gastronomi yang layak untuk dikembangkan sebagai daya tarik bagi para wisatawan.

Chusnunia menjelaskan wisata gastronomi adalah jenis wisata yang menjadikan kekayaan kuliner, sejarah, dan budaya di balik pengolahan makanan sebagai daya tarik utama perjalanan.UNWTO sendiri mendefinisikan wisata gastronomi adalah perjalanan wisata ke suatu daerah yang menjadikan makanan sebagai tujuan utama rekreasi dn wisata gastronomi lebih menekankan pada pengalaman untuk memahami sejarah asal-usul, seni penyajian, hingga kisah yang melatarbelakangi suatu hidangan.

“Selai soal cita rasa, kekayaan Sejarah dan budaya yang melatarbelakangi sebuah hidangan menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata gastronomi Indonesia,”ujarnya.

Ia merujuk beberapa negara yang sukses mengembangkan wisata Peru, dan Thailand. Lebih lanjut politisi yang memiliki hobi travelling ini mencontohkan bagaimana Jepang: Menjadikan kuliner tradisional (Washoku) sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Thailand yang menjalankan program “Kitchen of the World”, Prancis yang yang sukses mengintegrasikan perkebunan anggur dengan keahlian memasak tingkat tinggi sebagai identitas nasional hingga Spanyol yang sukses memadukan tradisi kuliner dengan inovasi gastronomi modern.

“Negara-negara tersebut berhasil mengubah kuliner lokal menjadi daya tarik wisata utama yang mendatangkan jutaan turis setiap tahunnya dan Indonesia juga tidak hanya memiliki banyak potensi wisata gastronomi yang juga menghadirkan cerita, pengalaman budaya, serta keberlanjutan sumber pangan lokal” tambahnya.

Advertisement

Ia mencontohkan bagaimana warisan kuliner seperti Rendang dan Tempe juga telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Ia juga mendukung langkah pemerintah yang telah meluncurkan Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries guna memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara menavigasi kuliner autentik hingga fine dining.

“Indonesia memiliki rekam jejak literatur kuliner yang kaya, mulai dari catatan resep RA Kartini, buku masak Nyonya Belanda, hingga buku resep kepresidenan Mustika Rasa (1967) yang memuat 1.685 resep nusantara,kekayaan gastronomi Indonesia menjadi modal besar untuk menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara,saatnya kuliner Nusantara mendunia,”pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik13 menit ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik14 menit ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik1 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Politik1 jam ago

DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Politik1 jam ago

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik1 jam ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik1 jam ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik1 jam ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik1 jam ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Politik1 jam ago

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...