Menhan Hadiri Rapat Terbatas Evaluasi Progres Satu Tahun Pemulihan Pascabencana Sumatra

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), Rapat terbatas juga membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dalam keterangannya usai rapat menyampaikan bahwa Presiden ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh Presiden satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sejak awal penanganan, Presiden Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun. Dukungan tersebut antara lain mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, sekolah dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian serta perikanan. Total kebutuhan anggaran untuk tiga tahun mencapai sekitar Rp100,67 triliun.

Pemulihan layanan dasar terus menunjukkan kemajuan. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan sekolah asal dan 99 lainnya masih menggunakan kelas darurat. Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi juga telah kembali 100 persen fungsional, sementara perbaikan infrastruktur daerah terus dilanjutkan.

Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, baik di lokasi semula, pembangunan mandiri, maupun kawasan komunal.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap hingga 2028. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Sumber Dokumentasi : BPMI Setpres