Presiden Prabowo Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai untuk Cegah Banjir Susulan di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi. Akibatnya, sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Tito usai rapat.

Dari 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara. Sebanyak tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 lainnya belum tertangani.

“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelasnya.

Percepatan normalisasi akan dikoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Presiden juga menugaskan unsur Zeni TNI untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai dan membangun tanggul.

Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem selama masa pemulihan. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul.

Tito menambahkan, pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Langkah ini memungkinkan percepatan penggunaan anggaran dan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.

Presiden juga memastikan dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini, sehingga pekerjaan dapat dimulai pada awal tahun.