Politik
Habiburokhman Sebut Aspek HAM Jadi Pertimbangan Tak Atur Illicit Enrichment
Published
17 jam agoon
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan tersebut, menurutnya, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan karakter RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang formil yang mengatur hukum acara.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, selama pembahasan, Panitia Kerja (Panja) telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan ahli mengenai usulan pengaturan illicit enrichment. Namun, masukan yang diterima tidak seluruhnya mendukung ketentuan tersebut.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil kajian dan perbandingan menunjukkan bahwa sejumlah negara tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris. Ia juga menyebut pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain itu, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan regulasi formil yang berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun penghukuman.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, yakni aspek HAM dan karakter hukum acara, Panja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.
Penjelasan ini sekaligus menjawab aspirasi masyarakat sipil yang mengusulkan agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar turut diatur dalam regulasi tersebut. Habiburokhman menegaskan, berbagai pandangan telah dipertimbangkan selama pembahasan sebelum RUU disepakati untuk dibawa ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menhan Sjafrie Apresiasi Semangat Juang Prajurit Muda BTP 29/Mekongga dan Yonif TP 869/Taawu
DPC Gerindra Subulussalam Bergerak Cepat Bantu Warga Terdampak Banjir
Tutup AICIS+ 2026, Wamenag Romo Syafi’i Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu
AICIS+ 2026, Kemenag Dorong Hilirisasi Riset PTKI
Kemhan Susun Instrumen Adaptasi Karier Prajurit untuk Perkuat Manajemen Talenta Kemhan
Kemhan Susun Instrumen Adaptasi Karier Prajurit untuk Perkuat Manajemen Talenta TNI
Habiburokhman Sebut Aspek HAM Jadi Pertimbangan Tak Atur Illicit Enrichment
Penasihat DWP Kemhan Dorong Wanita TNI Tangguh, Beretika, dan Terampil
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

