Connect with us

Politik

Titiek Soeharto Minta BOPPJ Perjelas Program dan Anggaran Penanganan Pesisir Pantura

Published

on

Komisi IV DPR RI meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperjelas program prioritas, kebutuhan anggaran, dan target kinerja Tahun Anggaran 2027. Kejelasan tersebut diperlukan agar penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi agenda awal Komisi IV dengan BOPPJ sebagai mitra kerja baru.

Titiek Soeharto sapaan akrabnya menjelaskan, RDP tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026 serta Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada 10 November 2026.

Sebagai mitra kerja baru, BOPPJ diminta memaparkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025. Komisi IV juga meminta penjelasan mengenai pola koordinasi BOPPJ dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah di sepanjang kawasan Pantai Utara Jawa.

“Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir,” ujar Srikandi Gerindra tersebut.

Advertisement

Dalam paparannya, BOPPJ mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,1 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Anggaran tersebut direncanakan untuk belanja operasional dan dukungan manajemen, serta belanja non operasional guna mendukung pengembangan kawasan strategis dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Salah satu agenda strategis BOPPJ adalah percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer yang mencakup lima provinsi. Proyek tersebut dirancang sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan lingkungan.

Titiek menegaskan, keberadaan BOPPJ diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.

“Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui RDP perdana ini, Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan mencermati arah kebijakan, kesiapan program, serta kebutuhan pendanaan BOPPJ. Dengan demikian, pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa diharapkan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...