Connect with us

Politik

Bob Hasan: Revisi UU Provinsi NTB dan NTT Perkuat Potensi Daerah

Published

on

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi usul inisiatif Baleg DPR RI.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, meminta persetujuan anggota atas hasil penyusunan kedua RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa kedua RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026.

Sturman menyampaikan, Panja telah melakukan pembahasan intensif dengan melibatkan sejumlah pihak melalui rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan NTT pada 16 November 2026. Pembahasan dilanjutkan melalui rapat Panja pada 17 November 2026.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, Panja menyepakati perubahan secara terbatas dengan fokus memperkuat potensi daerah, terutama sektor pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

Adapun materi perubahan mencakup penyesuaian karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, karakteristik kultural, serta penguatan instrumen pendanaan pembangunan daerah.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah NTB dan NTT diarahkan memiliki ruang untuk menerbitkan obligasi daerah, memungut kontribusi dari wisatawan asing bagi perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, serta menerima bantuan non pemerintah, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kontribusi sah lainnya. Pemerintah daerah juga dapat menerbitkan instrumen pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Anggota Baleg DPR RI, Melly Goeslaw, menilai pengaturan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan budaya masing-masing wilayah.

“RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha,” ujar Melly.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...