Connect with us

Pemerintahan

Puluhan Tahun Menunggu, Puluhan Ribu Warga Kalbar Kini Miliki Sertifikat Tanah

Published

on

Warga Kalbar menunjukkan sertipikat tanah yang baru diterimanya dari Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, di di Lapangan Rumah Radang, Jalan Sutan Syahrir, Kota Pontianak, Rabu (24/4) siang. (Humas Kementerian ATR/BPN)

Warga Kalbar menunjukkan sertifikat tanah yang baru diterimanya dari Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, di di Lapangan Rumah Radang, Jalan Sutan Syahrir, Kota Pontianak, Rabu (24/4) siang. (Humas Kementerian ATR/BPN)

Setelah penantian panjang menunggu kepastian hukum hak atas tanah selama puluhan tahun, masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini sudah bisa bernafas lega, setelah mereka menerima Sertifikat Tanah miliknya sebagai bukti pengakuan negara terhadap tanah yang mereka miliki.

Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil di Lapangan Rumah Radang, Jalan Sutan Syahrir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/4) siang.

Pada kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 5.300 Sertipikat Tanah dari total 41.247 Sertifikat Tanah. Sertifikat tersebut terdiri dari hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 14.001 bidang dan dari program Redistribusi Tanah sebanyak 27.246 bidang.

Sisa sertifikat yang belum diserahkan akan secepat mungkin didistribusikan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah, sehingga apabila dibutuhkan dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Advertisement

Sebagian besar Sertifikat Tanah yang diserahkan berasal dari program Redistribusi Tanah pelepasan kawasan hutan, yang tersebar di 14 Kabupaten di Provinsi Kalimatan Barat. Pelepasan tanah di kawasan hutan ini  dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang didukung Kementerian ATR/BPN melalui program redistribusi tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil dalam sambutannya mengatakan, program penyertifikatan tanah ini merupakan bagian dari program strategis nasional dan akan terus dilaksanakan secepat mungkin dan sebanyak mungkin.

“Secara nasional tahun ini kita targetnya 9 juta, mudah-mudahan kita bisa lampaui target tersebut sampai 11 juta hingga 12 juta. Tahun 2018 kita targetkan 7 juta kita berhasil mencapai 9 juta dan kami yakini pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar,” tegas Sofyan A. Djalil.

Ia mengatakan di Bali seluruh kawasan Provinsinya akan terdaftar seluruhnya pada tahun ini, kemudian juga Magelang, Solo dan DKI Jakarta tahun ini akan segera lengkap terdaftar juga.

Penghargaan

Advertisement

Kendati tidak seperti Bali dan DKI Jakarta yang tanahnya terdaftar seluruhnya pada tahun ini, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat dalam empat tahun terakhir terus melakukan kemajuan yaitu mampu menyertifikatkan tanah sebanyak 540.224 bidang tanah.

Keberhasilan pencapaian ini juga berkat kerja sama yang baik antara jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Kalimantan Barat.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait maka pada kesempatan tersebut Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat  juga menyerahkan piagam penghargaaan kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait atas dukungannya selama ini dalam menyukseskan pendaftaran tanah di wilayahnya.

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, PT Pelindo II (Persero) Cabang Pontianak, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Selain menyerahkan Sertipikat tanah untuk rakyat dan piagam penghargaan, pada kesempatan ini Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan 122 Sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan 1 Aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (Humas Kementerian ATR/BPN/ES). 

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...