Connect with us

Nasional

Kerusuhan di Jayapura Papua, Wapres JK Perlu Turun Tangan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kerusuhan di Jayapura Papua. Masyarakat meluapkan emosinya dengan merusak fasilitas umum, bahkan hingga melakukan pembakaran.rnAnggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, saat ini para tokoh-tokoh di Papua perlu turun tangan agar bisa mendinginkan situasi. Para tokoh ini diharapkan bisa berkomunikasi kepada masyarakat Papua untuk tidak lagi berbuat anarkis.rn“Pendekatan dialog dengan tokoh-tokoh jangan sampai turun ke jalan, jangan ada anarkis. Dibutuhkan tokoh yang bisa meredam untuk tidak anarkis dan kerusuhan di Jayapura Papua,” ujar Jazilul, Jumat (30/8).rn“Ini agar masalah bisa segera ditangani karena sudah meluas. Ini yang bisa mengatasi tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa memadamkan amarah mereka,” tambahnya.‎rnLantas apakah perlu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan kerusuhan di Jayapura Papua? Mengingat JK sudah berpengalaman dalam mengatasi konflik. Seperti turun tangan mendamaikan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam.rnJazilul pun mengiyakan bahwa Wakil Presiden JK bisa turun tangan. Termasuk juga tokoh lintas agama dan masyarakat yang dituakan di bumi cenderawasih tersebut. Hal itu dilakukan supaya kondisi kerusuhan di Jayapura Papua bisa damai kembali.rn“Yang turun tangan bisa Pak JK, bisa tokoh Papua, tokoh mahasiswa, agama semua. Kalau ini pendekatan kepada tokoh lokal dahulu,” katanya.rnJazilul mengimbau dialog segera dilakukan. Sebab, aksi unjuk rasa masyarakat Papua ini dikhawatirkan ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin membuat gaduh suasana. ‎”Karena saya takut ada yang ikut mendompleng kerusuhan ini,” pungkasnya.rnSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendapat laporan bahwa massa di Abepura dan Jayapura, Papua telah melakukan pengrusakan fasilitas umum. Menurutnya, massa yang melakukan aksi sudah membakar Gedung MRP. Kemudian pengrusakan Lapas di Abepura.rn‎”Sudah membakar Gedung MRP, ya menjebol rumah tahanan. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).rnWiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan kerusuhan di Jayapura Papua. “Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang akan merugikan masyarakat,” katanya.rn“Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Bukan pendemo itu,” tambahnya.rnKarena itu, Wiranto meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan kerusuhan di Jayapura Papua. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba. “Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain,” ungkapnya.rnWiranto mengmbahkan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai.rn“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau,” pungkasnya. (jp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...