Junaidi Auly Nilai Pemerintah Belum Mampu Tekan Lonjakan Harga Pangan

Kabarpolitik.com – Rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan November 2019 menjelaskan bahwa, tinggi inflasi bahan pangan (volatile food inflation) jauh di atas jenis inflasi lainnya.

Jika merujuk data BPS, secara tahunan inflasi umum (headline inflation) mencapai 3 persen pada November 2019, sedangkan inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan/bergejolak 5,02 persen.

Anggota DPR FPKS Junaidi Auly mengatakan, ketersediaan bahan pangan menjadi persoalan utama inflasi di Indonesia. Pada November lalu, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, tomat, sayur dan bayam.

“Kami berharap harga pangan bisa lebih stabil, kalaupun ada lonjakan harga tentunya tidak terlalu tinggi sehingga dapat terjangkau” Kata Junaidi Auly dalam keterangan rilisnya, yang diterima Kabarpolitik.com, pada Rabu (04/12/2019).

Perlu dicermati, kata Junaidi, bahwa lonjakan ini seharusnya berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai, lonjakan harga lebih dinikmati oleh distributor maupun rantai perdagangan lainnya. Ia melihat bahwa persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit.

“Dulu kita dijuluki negara agraris, sekarang banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor. Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan stabilitas sosial hingga politik,” katanya.

Dikatakan Junaidi, dalam jangkauan yang lebih jauh, lonjakan harga pangan yang naik setiap tahun berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi rumah tangga.

“Jadi kalau harga pangan naik terus, maka rumah tangga harus menaikkan alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga alokasi dana lain semakin turun. Apalagi bagi masyarakat prasejahtera, hampir 50% dari pendapatannya tersebut untuk kebutuhan pangan. Jadi, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting,” ungkapnya.{asa}

Sumber