MPR: Amandemen UUD Tidak Tabu

Kabarpolitik.com – Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengatakan, ada keinginan menghidupkan kembali pola pembangunan ala GBHN.

Pimpinan MPR secara bijaksana memutuskan melakukan pendalaman dengan membuka ruang yang luas kepada siapa saja.

“Kita terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat,” kata Syarif di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Bagi Syarifuddin Hasan hal demikian penting. Sebab amandemen yang dilakukan akan berpengaruh pada masa depan bangsa.

Amandemen UUD menurut Syarifuddin Hasan tidak tabu. “Kalau belum sempurna kita sempurnakan,” ucapnya.

Meski demikian fraksinya yakni Demokrat mempunyai pandangan bahwa amandemen belum perlu dilakukan. Alasannya pola pembangunan diatur lewat undang-undang sudah cukup.

“Segala implementasi masyarakat sudah tertuang dalam undang-undang,” ungkapnya.

Untuk itu masalah rekomendasi yang ada perlu dikaji lebih mendalam. “Hal demikian harus dilakukan secara sinergi dan parallel. Saya telah melakukan roadshow di berbagai perguruan tinggi yang merupakan gudangnya para teknorat,” ungkapnya.

Dari perjalanan ke kampus-kampus, ada yang mengatakan perlu melakukan amandemen, ada pula yang menyebut cukup lewat aturan dari turunan UUD. Masukan dari masyarakat menurutnya tak boleh salah saat diambil keputusannya.

“Kita harus mengutamakan rakyat,” tegasnya.[pit]

Sumber