Connect with us

Internasional

Kemalangan Baru Menimpa Pengungsi Muslim Etnis Rohingya di Bangladesh

Published

on

Kabarpolitik.com.COM- Sungguh malang nasib muslim etnis Rohingya. Di negaranya Myanmar ditindas. Lari mengungsi ke luar negeri dikekang. Begitulah nasib yang dialami pengungsian etnis Rohingya di perbatasan Bangladesh.

Seperti dilansir dari AFP Rabu (11/12/2019), militer Bangladesh saat ini mulai membangun pagar di sekeliling kamp-kamp pengungsian etnis Rohingya di perbatasan.

Seorang koresponden AFP melihat sekelompok pasukan berseragam militer mendirikan pilar untuk pagar kawat berduri di sekitar sebuah penampungan besar etnis Rohingya di Balukhali, tenggara Cox’s Bazar.

Kamp itu dikabarkan menampung hampir satu juta anggota minoritas Rohingya. Komisaris Urusan Pengungsi Bangladesh Mahhbub Alam Talukder mengatakan, pembangunan pagar pembatas memang telah dimulai. Namun, ia menolak berkomentar lebih lanjut terkait hal tersebut.

Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Aziz Ahmed, menuturkan pihaknya memang telah mendirikan pilar-pilar. Militer, paparnya, juga telah memesan kawat berduri untuk dipasang di pilar-pilar tersebut.

Advertisement

Pembangunan pagar berduri ini dilakukan menyusul rasa frustasi Bangladesh yang terus harus menampung hampir 1 juta pengungsi Rohingya akibat krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada pertengahan 2017 lalu.

Pihak berwenang Bangladesh bahkan mulai melarang para pengungsi meninggalkan kamp-kamp pengungsian. Sejumlah pos-pos keamanan di sekitar kamp kerap mencegat pengungsi Rohingya yang ingin pergi keluar tempat penampungan bahkan ke bagian negara lain di Bangladesh.

Selain pembatasan pergerakan, Bangladesh juga telah memblokir internet, menyita kartu izin mengemudi (SIM), dan telepon seluler di kamp-kamp pengungsian.

Serangkaian pembatasan itu, termasuk pembangunan pagar berduri, pun menuai protes dari sejumlah petinggi etnis Rohingya di Bangladesh. Itu membatasi pergerakan kami. Kami harus berjalan jauh untuk mendapat jatah makanan dari pihak berwenang. Anak-anak tidak bisa bermain lagi,” kata Mohammad Hashim, salah satu tokoh Rohingya di penampungan itu.

Di awal 2018, Bangladesh dan Myanmar sepakat memulai tahap pemulangan Rohingya ke Rakhine. Namun, hingga kini proses repatriasi itu tak menunjukkan progres. [sgh]

Advertisement

rn
Sourcern

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...