Connect with us

Hukum

Kejagung Siap Limpahkan Berkas Perkara Tersangka Jiwasraya Pekan Depan

Published

on

Kabarpolitik.com.COM – Kejaksaan Agung akan melimpahan berkas tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya pekan depan. Pelimpahan itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara.

Kendati begitu, Kejagung belum menyebut tersangka siapa saja yang berkasnya siap dilimpahkan. “Yang jelas minggu depan kita tunggu (pengumuman BPK.red), begitu ada pengumuman, kita cek dan koordinasi, penyidik dikumpulkan berkasnya, nanti yang tersangka Jiwasraya masuk ke tahap 1, tadi sudah saya koordinasi dengan Direktur Penuntutan,” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).

Febrie meyakini berkas perkara para tersangka itu bakal langsung dinyatakan lengkap (P21), karena sejak perkara itu ditangani, tim penyidik selalu berkoordinasi dengan JPU untuk melengkapi semua syarat materil dan formil.

Setelah dinyatakan lengkap (P21), tim penyidik akan langsung melakukan pelimpahan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU untuk selanjutnya dibuat surat dakwaan dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kami meyakini petunjuk JPU itu tidak terlalu jauh. Soalnya kan sejak awal tim penyidik berkoordinasi terus dengan JPU ya, kita yakin tidak lama lah itu,” katanya.

Advertisement

Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil audit kerugian negara terkait kasus korupsi Jiwasraya dalam waktu dekat. Jika tak ada halangan, minggu depan angka kerugian sudah dapat diketahui publik.

Namun, menurut Selvia, BPK masih perlu melakukan diskusi atas beberapa poin hasil audit, sebelum diumumkan ke publik dan diserahkan ke tim penyidik Kejaksaan Agung. “Sebenarnya laporannya sudah selesai, tetapi memang ada beberapa poin yang harus kami bicarakan lagi, itu yang agak berat. Kami juga kan harus berhati-hati dalam memeriksa laporan hasil kerugian negara ini,” kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti, Jumat (6/3/2020).

Menurut Selvia, dalam laporan itu akan diungkap angka pasti kerugian negara dari jutaan transaksi mencurigakan yang ditemukan tim penyidik Kejaksaan Agung pada kasus korupsi perusahaan asuransi berplat merah itu. “Jadi nanti di situ akan ketahuan secara pasti angka kerugian negara dan siapa saja yang terlibat di dalamnya,” kata Selvia.[asa]

 

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...