Ini Celah Hukum Perpres Kenaikan Iuran BPJS untuk Bisa Digugat Lagi ke MA

Kabarpolitik.com.COM – Pemerintah kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan besaran hampir 100% melalui peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Padahal beleid serupa sebelumnya sudah digugat ke MA dan dibatalkan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 rawan digugat oleh masyarakat. Sebab, pasal tersebut berisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MA.

“Pasal kenaikan tarif, pasal 34, itu yang paling krusial, nominalnya,” ujar Asep dikutip dari Okezone, Senin (18/5/2020).

Asep menuturkan, Perpres 64 Tahun 2020 tidak menjelaskan faktor penyebab kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Beleid itu hanya berisi narasi normatif dan klise tapi tidak menunjukan inti masalah.

“Apakah BPJS butuh dana atau gimana? Apakah saatnya naik tapi salah perhitungan atau gimana? Pokoknya tidak jelas mengani faktor kenaikan. Sangat klise,” tandas dia.

Asep menyoroti kenaikan iuran BPJS hampir 100% dalam Perpres 64 Tahun 2020. Ia menyebut landasan kenaikannya tidak dijelaskan dalam beleid tersebut. Apalagi, MA sudah mengingatkan dalam putusannya bahwa kenaikan iuran sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat.

“Jadi kenaikan ini menurut hemat saya agak menabrak rambu-rambu yang dibuat MA waktu mereka membatalkan Perpres sebelumnya,” tutur dia.

Asep juga menegaskan kenaikan iuran BPJS tidak tepat waktunya. Saat ini masyarakat sedang kesulitan karena krisis dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah corona. Namun ia heran mengapa pemerintah mengambil kesempatan dalam kondisi seperti ini.

“Psikologi masyarakat menengah ke bawah sedang ada problem. Untuk makan sehari-hari saja mereka masih memikirkan. Berat sekarang ini. Masyarakat sedang pertahankan hidup eh (iuran BPJS) naik. Ini sesuatu yang sangat tidak empati,” tegas Asep.