Connect with us

Jabodetabek

Dinas LH Lakukan Pemantauan Kualitas Udara di Lima SPKU

Published

on

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim kualitas udara di Jakarta lebih baik pada sore hari. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dari lima Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.

“Sore hari merupakan waktu terbaik untuk beraktivitas di luar ruangan ”

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, pihaknya mengelola SPKU yang berlokasi di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk.

“Selama tahun 2020, pemantauan kami menunjukkan bahwa konsentrasi rerata jam-jaman PM2,5 tahun 2020 masih di bawah baku mutu yang diprasyatkan kurang dari 65 ug/m3. Bahkan pada sore hari terlihat konsentrasi PM2.5 lebih rendah lagi,” ungkap Andono, Kamis (19/11).

Advertisement

Andono menjelaskan, konsentrasi PM2,5 pada siang-sore hari cenderung lebih rendah dibandingkan malam hari meskipun sumber pencemar udara umumnya muncul lebih banyak pada siang hari.

“Hal ini dipengaruhi faktor meteorologi di mana pada siang hari suhu udara akan lebih tinggi, kelembaban udara rendah dan kecepatan angin yang relatif lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya turbulensi dan terdispersinya pencemar di udara. Sehingga kepekatan pencemar khususnya PM2.5 menjadi berkurang,” urai Andono.

Sementara, pada saat dini hari sampai pagi di mana kondisi suhu udara rendah, kelembaban udara tinggi, dan kecepatan angin relatif tidak sebesar pada siang hari akan menyebabkan pencemar di udara lebih sulit terdispersi dan lebih lama berada di permukaan tanah sehingga konsentrasi pencemar akan tinggi dibanding siang hari.

Ditambah, pada pagi hari, kandungan pencemar di udara berada tepat di jangkauan pernapasan manusia sehingga kemungkinan untuk menghirup udara yang tecemar semakin besar.

“Sore hari merupakan waktu terbaik untuk beraktivitas di luar ruangan ,” kata Andono.

Advertisement

Meskipun kualitas udara di Jakarta masih layak untuk melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hingga malam hari, namun sumber pencemar harus tetap ditangani.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi polusi dari sumbernya, antara lain dengan melakukan uji emisi kendaraan dan kebijakan-kebijakan lain seperti yang tertera dalam Instruksi Gubernur No. 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

rn(rls/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...