Connect with us

Politik

Agun Gunandjar Soal Infrastruktur di Bali: Ubah Paradigma, Masyarakat Harus Jadi Subjek Pembangunan

Published

on

rn rnDalam rangka mendukung iklim ekonomi daerah yang inklusif, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengubah paradigma pembangunan. Yaitu, menjadikan masyarakat di daerah bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan.rnHal ini menjadi perhatiannya agar perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah tidak merusak sekaligus mengorbankan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali. Sebab itu, Agun mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI agar konflik Pulau Rempang tidak boleh terulang di seluruh Indonesia, termasuk di Bali.rn”Paradigma pembangunan di daerah itu tetap harus mengacu kepada paradigma konstitusi, di mana perencanaan pembangunan itu harus sungguh sungguh melibatkan dan tidak menjadikan daerah itu sebagai objek, tapi mereka harus menjadi subjek pembangunan. Kami ingin Indonesia memiliki iklim perekonomian yang inklusif,” ucap Politisi Fraksi Golkar itu usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).rnEkonomi yang inklusif, tegasnya, akan menjamin pemerataan akses yang mana akan memperluas kesempatan dan kemakmuran pada seluruh lapisan masyarakat daerah. Ia juga menekankan paradigma ini akan membantu menciptakan masyarakat yang kuat dan tangguh menghadapi krisis.rn”Kesenjangan ini hanya akan bisa diatasi kalau memang ada porsi keadilan. Ekonomi inklusif yang menjadi jawabannya. Jadi (perputaran) uang itu betul-betul diarahkan kepada setiap lapisan rakyat, tidak hanya menumpuk di perkotaan saja,” imbuhnya.rnDiketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS berencana menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Bali. Bernama ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, Kementerian ini akan melakukan sejumlah proyek infrastruktur untuk membangun konektivitas antar kota dan kabupaten berpotensi yang menggerakan perekonomian di Pulau Seribu Pura itu.rnBeberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun di Bali di antaranya Pembangunan LRT; Pembangunan jalan lintas utara Bali; Membentuk shortcut Singaraja-Mengwitani dan Denpasar-Gilimanuk; Penyedian Air Baku di Kawasan Strategis DPP Revitalisasi Bali; Pembangunan Bandara Bali Baru; dan, Pembangunan Jalan KA Mengwitani-Singaraja.rn”Pembangunan infrastruktur katakanlah sedang digalakan. Itu salah satu solusi untuk menjembatani (kesenjangan) agar kesenjangan ini berkurang secara gradual. Kesenjangan itu memang terjadi karena ada proses yang putus,” pungkas Agun.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...