Connect with us

Politik

Airlangga Sampaikan Visi Indonesia di IPEF kepada Menteri Perdagangan AS

Published

on

Kabarpolitik.com–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesediaan Indonesia untuk memfasilitasi proses negosiasi partisipan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) di Bali pada Maret 2023. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian saat mewakili Indonesia dalam pertemuan virtual para menteri negara partisipan IPEF for Prosperity.

Pertemuan ini diinisiasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui US Department of Commerce (US DOC). Pertemuan yang dipimpin Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo ini membahas usulan dan ekspektasi negara partisipan IPEF.

“Pemerintah Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah dalam perundingan putaran kedua IPEF tingkat Senior Official di Bali pada Maret 2023,” tutur Airlangg, Kamis (22/12/2022).

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia juga mendukung inisiatif Raimondo yang bekerja sama dengan United States Trade and Development Agency (USTDA) untuk menjembatani investor dan lembaga pembiayaan dalam rangka mendanai proyek-proyek yang diajukan negara anggota IPEF.

Rencananya, USTDA akan mengirimkan tim percepatan investasi infrastruktur ke negara-negara anggota IPEF yang tergabung dalam Pilar III guna mengidentifikasi lebih lanjut proyek-proyek infrastruktur potensial dalam kawasan Indo-Pasifik.

Advertisement

Airlangga juga mengapresiasi keterbukaan AS terhadap setiap kolaborasi di beberapa pilot projects. Menko Perekonomian menegaskan, Indonesia sudah memiliki sejumlah pilot project di sektor energi bersih.

“Seperti proyek Duriangkang Floating Solar Panel Energy di Kepulauan Riau yang berdekatan dengan KEK Batam, dan proyek Hydro-Power Energy di kawasan industri tanah kuning di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN),” tegas Menko Airlangga.

Perwakilan negara anggota IPEF lain juga menyampaikan ketertarikannya atas proyeksi technical assistance, networking dan capacity building ke depannya sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...