Alimuddin Kolatlena Soroti Buruknya Layanan Katering Haji: Lebih Buruk dari Narapidana

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Alimuddin Kolatlena, mengkritik keras buruknya layanan katering bagi jemaah haji Indonesia usai puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia bahkan menyebut kondisinya lebih buruk dari perlakuan terhadap narapidana.

“Makanan narapidana saja bisa tepat waktu. Tapi jemaah haji sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari, tidak diberi makan. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Alimuddin dalam evaluasi penyelenggaraan Haji 2025 di Daker Madinah, Jumat (13/6/2025).

Menurutnya, keterlambatan distribusi makanan mencerminkan kegagalan sistemik. Banyak anggota DPR turun langsung ke lapangan dan mendapati keluhan serupa dari jemaah: makanan datang terlambat atau tidak sampai.

“Mereka ke Tanah Suci bukan untuk diklat, tapi ibadah seumur hidup. Layani mereka dengan baik, jangan disia-siakan,” tegas legislator Fraksi Gerindra itu.

Alimuddin juga mempertanyakan lemahnya rekrutmen petugas haji yang seharusnya bisa diisi oleh 3.000–5.000 orang terbaik. Ia mendorong proses seleksi dan pelatihan diperketat agar pelayanan lebih optimal.

Ia berharap layanan di fase akhir di Madinah bisa mengobati pengalaman pahit jemaah selama di Makkah.

Sebelumnya, pada 10–11 Juni 2025 (14–15 Zulhijah 1446 H), distribusi katering di Makkah mengalami gangguan serius akibat kegagalan operasional mitra dapur lokal BPKH Limited. Sejumlah jemaah tidak menerima makanan hingga lebih dari satu hari.

Sebagai tanggung jawab, BPKH memberikan makanan pengganti dan kompensasi tunai sebesar 10 Riyal untuk sarapan dan 15 Riyal untuk makan siang/malam kepada sekitar 20.000 jemaah. Nilai total kompensasi mencapai Rp3,8–6,4 miliar.

BPKH juga memberikan sanksi tegas terhadap 2–4 mitra dapur bermasalah, termasuk blacklist dan surat peringatan.