Connect with us

Politik

Banjir Pantura Rendam Rel KA, Syaiful Huda Ingatkan Rapuhnya Infrastruktur Transportasi 

Published

on

Sejumlah perjalanan kereta api lokal maupun jarak jauh terpaksa dibatalkan akibat banjir yang merendam rel KA petak Pekalongan-Sragi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Huda mengingatkan rentanya infrastruktur transportasi nasional di tengah meningkatkan intensitas cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.

“Kejadian di Pekalongan adalah alarm bagi kita semua betapa rentannya infrastruktur transportasi nasional kita. Situasi ini harus menjadi catatan bagi pemerintah agar merumuskan strategi perbaikan infrastruktur transportasi kereta api sehingga kejadian tidak terus berulang di masa depan,” ujar Syaiful Huda, Rabu (21/1/2026).

Huda mengungkapkan akibat banjir di jalur rel Pekalongan hingga Senin (19/1/2026) sebanyak 108 perjalanan KA yang melintasi jalur utara Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Selain pembatalan perjalanan, terdapat 31 perjalanan KA yang pola operasinya diputar atau dialihkan melalui jalur selatan dan 76 lainnya mengalami keterlambatan dengan rata-rata mencapai 240 menit. “PT KAI juga harus mengembalikan (refund) biaya tiket yang sudah pesan oleh penumpang hingga miliaran rupiah,” ujarnya.

Terganggunya perjalanan kereta api akibat banjir ini bukanlah pertama terjadi. Sebelumnya puluhan perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan akibat banjir yang mengenangi rel di kawasan Grobogan Jawa Tengah, awal 2025 lalu. Selain itu juga di Oktober 2025 sejumlah perjalanan kereta api terganggu karena banjir di kawasan Semarang. “Situasi ini dimungkinkan akan lebih sering terjadi di masa depan mengingat kondisi cuaca ekstrem yang kerap memicu banjir di kawasan pantura,” ujar Huda.

Politikus PKB ini menegaskan jika persoalan banjir di rel kereta api di jalur pantura bukanlan persoalan insindentil karena terus berulang. Menurutnya dibutuhkan kajian mendalam dari pemerintah untuk mencari solusi permanen agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. “Harus ada kajian strategi penanganan rel yang terendam banjir di jalur pantura. Apakah harus ada peninggian titik-titik rel tertentu, pembangunan drainase, atau pembangunan sabuk hijau di kawasan sekitar rel yang menjadi langganan banjir. Opsi-opsi ini harus segera dipikirkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Advertisement

Huda menilai dalam waktu dekat peninggian elevasi rel di atas titik banjir tertinggi menjadi hal paling fundamental yang harus dilakukan. Meskipun biaya konstruksinya relatif tinggi, namun hal itu masih jauh lebih murah dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat lumpuhnya logistik nasional. “Yang harus diingat kereta api saat ini menjadi salah satu tulang punggung transportasi nasional di Pulau Jawa. Jika tidak ada perbaikan fundamental terkait daya dukung infrastrukturnya maka kerugian ekonomi akan sangat besar di jangka panjang,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...