Berikan Kuliah Umum di Victoria University, Wapres Sampaikan Dialog Antaragama Kunci Jaga Keharmonisan Berbangsa

Wellington, Kabarpolitik.com – Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia memiliki potensi konflik yang cukup besar. Terlebih, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga memiliki sekitar 1300 suku, dan 718 bahasa daerah. Apabila tidak dijaga dengan baik, keberagaman di Indonesia ini dapat menimbulkan perpecahan.

“Ketika ada banyak referensi kognitif, persepsi budaya berbeda, ideologi politik yang berwarna, kebutuhan akan dialog menjadi nyata. Pilihan investasi penyelenggaraan dialog antaragama dan antarbudaya merupakan sarana ideal untuk membangun jembatan komunikasi internal pemeluk agama dan antarpemeluk agama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum di Hunter Council Chambers, Victoria University of Wellington, Wellington, pada Rabu (28/02/2024).

Dalam kuliah umum bertemakan lintas-iman tersebut, Wapres menjabarkan kunci keberhasilan Indonesia dalam merawat perdamaian di tengah keberagaman. Kunci pertama dari keberhasilan tersebut adalah tradisi dialog lintas-iman yang telah melembaga dan mengakar kuat di masyarakat.

“Dialog menjadi pilihan pertama dan utama dalam mencari solusi atas persoalan bangsa Indonesia sebagai media yang melampaui sekat-sekat pembeda apapun,” tegas Wapres.

Ia juga menuturkan bahwa keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia, dapat mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama, sekaligus solusi jika terjadi perselisihan internal dan lintas umat beragama.

“Pemerintah juga memperkuat regulasi tentang kehidupan bangsa yang rukun dan damai, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas nama agama,” imbuhnya.

Kunci yang kedua adalah landasan bernegara Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan harmoni. Wapres mengungkapkan bahwa nilai-nilai tersebut tertuang dalam ideologi Pancasila, Konstitusi 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia.

“Sementara dari sisi kebijakan, tidak boleh ada regulasi yang diskriminatif berbasis agama di semua bidang, baik itu politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun bidang-bidang lainnya,” ungkapnya.

Kunci yang ketiga, adalah peran pemuka agama dan masyarakat sipil yang kuat. Wapres menekankan, kehidupan warga dan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama, sehingga peran pemuka agama memiliki pengaruh cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Para tokoh agama dan organisasi keagamaan di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga terus dilibatkan dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderasi,” urainya.

Wapres pun mengajak pemuka agama Indonesia dan Selandia Baru untuk saling tukar pandang dan pengalaman, dalam merumuskan dan menyuarakan solusi damai atas berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia.

“Kita perlu terus mendorong paradigma kolaborasi, moderasi, dan ko-eksistensi, antara lain melalui platform dialog lintas agama,” imbaunya.

Dalam kuliah umum tersebut, Wapres menerima tanggapan dari 3 professor di bidang studi yang terkait dengan hubungan lintas-agama. Salah satunya adalah Dr. Pushpa Woods, Direktur Studi Edukasi Finansial yang juga merupakan penerima penghargaan atas perannya di bidang dialog antaragama dan merupakan salah satu pendiri dari Dewan Antaragama di Selandia Baru.

Sejalan dengan Wapres, Woods menilai bahwa agama dapat menjadi katalis utama untuk membangun perdamaian.

“Masalah terjadi ketika salah satu agama, atau kepercayaan, atau budaya, mencoba untuk menguasai kepercayaan lainnya. Kita harus tekankan bahwa kepercayaan Anda harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun, itu mungkin tidak berlaku untuk saya,” ujar Woods menganalogikan.

Ia juga mengingatkan bahwa baik kaum mayoritas maupun kaum minoritas harus saling mengerti. Kaum mayoritas harus melindungi kaum minoritas, dan kaum minoritas juga harus memberikan dukungan kepada kaum mayoritas.

“Dan maka dari itu, kita harus menurunkan ego kita, menurunkan rasa superioritas kita dan mulai bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan kita,” pungkasnya.
Usai mendapat tanggapan dari para panelis, Wapres menegaskan bahwa kegiatan saling bertukar pandangan ini harus terus dilanjutkan.

“Kegiatan saling bertukar pandangan dan pengalaman, serta dialog antarperwakilan masyarakat kedua negara seperti yang kita lakukan saat ini merupakan bentuk nyata kontribusi kita semua dalam upaya mencapai “saling pengertian” dan “saling menghormati”. Upaya kita bersama ini harus terus kita perkuat dan lanjutkan,” tutup Wapres.

Mendampingi Wapres dalam kuliah umum tersebut, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Anggota DPR RI Ahmad Helmy Faishal, Deputi Bidang Administrasi Setwapres Sapto Harjono, Staf Khusus Wapres M.Nasir dan Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya, Farhat Brachma, dan Iggi Haruman Achsien. (DMA/SK-rls)