Connect with us

Jabodetabek

Buka Peluncuran Buku Si-Perisai, Wagub Ariza Harapkan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DKI

Published

on

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta membuat Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (Si-Perisai). Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria hadir dalam acara Kick-Off Penerapan Manajemen Risiko Pemprov DKI Jakarta melalui Si-Perisai di ruang Pola Bapeda Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (9/6).

” Kegiatan penting hari ini sebagai langkah kita untuk menghadirkan inovasi,”

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ariza mengapresiasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang telah membangun suatu sistem sebagai penunjang untuk optimalisasi penyelenggaraan SPIP terutama dalam melakukan pengelolaan risiko.

“Kegiatan penting hari ini sebagai langkah kita untuk menghadirkan inovasi dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diperlukan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” terang Wagub Ariza, seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Advertisement

Wagub Ariza menambahkan, Si-Perisai hadir sebagai solusi untuk memudahkan penerapan manajemen risiko dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan harapan dapat membantu seluruh unsur perangkat daerah dalam pencapaian target kinerjanya, sehingga mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan penerapan manajemen risiko yang baik melalui Si-Perisai, maka akan dapat tercapai beberapa nilai positif, antara lain tercapainya target organisasi, potensi fraud hilang, organisasi patuh terhadap regulasi, organisasi menjadi efektif dan efisien, kepercayaan masyarakat meningkat, dan meningkatkan ketahanan organisasi.

“Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, diperlukan komitmen dari seluruh unsur perangkat daerah untuk dapat menerapkan manajemen risiko di masing-masing organisasinya dan saya instruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menerapkan manajemen risiko di instansinya melalui Si-Perisai sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tambahnya.

Wagub Ariza pun berharap adanya kerja sama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektur Provinsi DKI Jakarta, agar dapat melakukan supervisi, pendampingan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko agar mencapai tujuan yang ditentukan.

“Penerapan sistem Si-Perisai ini juga dapat mempertahankan dan meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Alhamdulillah kembali diamanahkan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya. Hal positif ini mari terus dipertahankan dan kita jaga bersama di masa mendatang untuk terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat Jakarta,” tutup Wagub Ariza.

Advertisement

Turut hadir dalam acara ini Deputi Kepala Badan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan, Bidang Pengawasan Keuangan Daerah RI, Dadang Kurnia; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provisnsi DKI Jakarta, Samono; serta Pejabat Pemprov DKI Jakarta.

(bj/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik2 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik2 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik2 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik2 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik2 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik2 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik3 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...