Connect with us

Pemerintahan

Canangkan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan, Wapres Sampaikan Tiga Langkah Strategis Akselerasi Pembangunan Papua Selatan

Published

on

Merauke, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Selasa (04/06/2024) meresmikan Pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, di Ballroom Sakil B Swiss-Belhotel, Jl. Raya Mandala No. 53, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Wapres menilai, pembangunan ini merupakan tanda komitmen dan kesungguhan Pemerintah Pusat untuk membangun Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, ia menyampaikan langkah-langkah strategis kepada Pemprov Papua Selatan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut.

Pertama, Wapres meminta agar program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dipertajam dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.

“Cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk membangun sebuah rumah besar sebagai tempat naungan hidup telah terwujud saat ini. Namun, masih ada tanggung jawab besar di hadapan kita, yaitu menjadikan rumah baru ini memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di Timur Indonesia,” terangnya.

Kedua, Wapres menginstruksikan agar kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.

Advertisement

“Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif, serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Papua Selatan,” ungkapnya.

Ketiga, Wapres meminta Pemprov Papua Selatan untuk meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.

“Seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkesinambungan, manajemen proyek yang terukur, serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya,” tegasnya.

Terakhir, Wapres pun berpesan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai ‘sebuah kota baru’ di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal.

“Marilah kita semua bersama-sama mewujudkan ‘Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan’ di Tanah Papua Selatan,” tandasnya.

Advertisement

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melaporkan bahwa lokasi (koordinat) Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan berada di KTM Salor, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dalam paparannya ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyerahkan lahan seluas 152 hektar kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diperuntukan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan sedang berproses untuk balik nama kepemilikan sertifikat di BPN Merauke.

“Untuk pembangunan pusat pemerintahan, sudah kita selesaikan 8 kriteria kesiapan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, yaitu kesediaan lahan, pembebasan tanah, surat pernyataan serah terima aset, sertifikat lahan, dokumen Amdal, dan anggaran (APBN/APBD),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Apolo menyampaikan bahwa basic design wilayah Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan berbentuk seperti perisai yang biasa dipakai oleh suku-suku di wilayah Papua Selatan dalam perang antarsuku atau antarkampung.

“Feasibility study juga sudah selesai, dan anggarannya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR. Ada beberapa kantor yang menjadi tanggung jawab pusat, yaitu kantor gubernur, DPRP, dan MRP, serta rumah susun, rumah khusus, dan rumah dinas. Ada beberapa bangunan atau konstruksi yang nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan,” paparnya.

Pada kesempatan ini, Wapres melakukan peletakan batu secara simbolis sebagai tanda Pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan melakukan penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama. Selain itu, ia juga sempat meninjau Maket Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

Advertisement

Dilihat dari Maket, selain Kantor Gubernur dan DPRD, serta kantor kedinasan terkait lainnya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pasar, museum, tempat ibadah, food court, poliklinik, stadion mini, dan alun-alun.

Hadir pada acara ini, di antaranya Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Pj. Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Tokoh Papua Selatan Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat Papua Selatan Frederikus Gebze, Tokoh Pemuda Asmat/Wakil Ketua I DPRD Asmat Silvester Siforo Biakai, Uskup Keuskupan Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi, Ketua MUI Papua Selatan Muhammad Jufri Thamrin, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua Selatan.

Sementara, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Muhammad Imam Aziz, dan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Farhat Brachma. (EP/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik9 jam ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik9 jam ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik9 jam ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik9 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik9 jam ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik9 jam ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...