Connect with us

Hukum

Dugaan Korupsi Formula E di DKI Jakarta, LSAK Minta KPK Tak Ragu Periksa Pihak-pihak Terkait

Published

on

Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) angkat bicara terkait penyelidikan dugaan tindak pidana rasuah terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).rnPeneliti LSAK, Ili Sadeli mengatakan penyelidikan dugaan Korupsi Formula E tidak boleh senyap harus terus dikawal dan dituntaskan. Ili bahkan menyinggung pihak yang selama ini getol berbicara pemberantasan korupsi namun diam saat disingung soal dugaan korupsi penyelenggaraan formula E tersebut.rn”Penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E mesti dikawal secara tuntas dan transparan. KPK harus membuka sudah sejauh mana penyelidikan yang sudah dilakukan. Kami juga mengajak semua untuk sama-sama mengawal, jangan sampai jadi isu liar,” kata Ili kepada media, Jum’at (2/9/2022).rnLSAK, lanjut Ili juga mendesak KPK untuk tidak segan-segan memeriksa pihak-pihak terkait secara adil dan terang benderang. “KPK jangan tarik ulur untuk memeriksa pihak-pihak terkait seperti gubernur DKI Jakarta atau Jakpro selaku penyelenggara sehingga publik tidak menduga-duga arah penyelidikan dugaan kasus ini,” terangnya.rn”Kita tahu lah dugaan korupsi ini berbau amis dan politis sehingga menurut kami objektif saja tuntaskan penyelidikannya secara adil dan transparan serta terang benderang. Yang salah harus dihukum yang tidak bersalah jangan dicari-cari kesalahannya,” tegas Ili.rnSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku, penyelidikan dugaan tindak pidana rasuah terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, sampai saat ini masih terus berjalan. Lembaga antikorupsi ini memastikan bahwa kasus tersebut belum dihentikan.rn”(Kasusnya) Belum disetop,” kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Rabu (31/8/2022).rnAli menyebut, pengusutan kasus itu dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait dugaan korupsi tersebut. “Sejauh ini masih (dilakukan pendalaman kasus),” ujarnya.rnSeperti diketahui, DKI Jakarta resmi menjadi tuan rumah balap ABB FIA Formula E pada 4 Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris, pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021/2022. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...