Connect with us

Hukum

Dugaan Korupsi Formula E di DKI Jakarta, LSAK Minta KPK Tak Ragu Periksa Pihak-pihak Terkait

Published

on

Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) angkat bicara terkait penyelidikan dugaan tindak pidana rasuah terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).rnPeneliti LSAK, Ili Sadeli mengatakan penyelidikan dugaan Korupsi Formula E tidak boleh senyap harus terus dikawal dan dituntaskan. Ili bahkan menyinggung pihak yang selama ini getol berbicara pemberantasan korupsi namun diam saat disingung soal dugaan korupsi penyelenggaraan formula E tersebut.rn”Penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E mesti dikawal secara tuntas dan transparan. KPK harus membuka sudah sejauh mana penyelidikan yang sudah dilakukan. Kami juga mengajak semua untuk sama-sama mengawal, jangan sampai jadi isu liar,” kata Ili kepada media, Jum’at (2/9/2022).rnLSAK, lanjut Ili juga mendesak KPK untuk tidak segan-segan memeriksa pihak-pihak terkait secara adil dan terang benderang. “KPK jangan tarik ulur untuk memeriksa pihak-pihak terkait seperti gubernur DKI Jakarta atau Jakpro selaku penyelenggara sehingga publik tidak menduga-duga arah penyelidikan dugaan kasus ini,” terangnya.rn”Kita tahu lah dugaan korupsi ini berbau amis dan politis sehingga menurut kami objektif saja tuntaskan penyelidikannya secara adil dan transparan serta terang benderang. Yang salah harus dihukum yang tidak bersalah jangan dicari-cari kesalahannya,” tegas Ili.rnSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku, penyelidikan dugaan tindak pidana rasuah terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, sampai saat ini masih terus berjalan. Lembaga antikorupsi ini memastikan bahwa kasus tersebut belum dihentikan.rn”(Kasusnya) Belum disetop,” kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Rabu (31/8/2022).rnAli menyebut, pengusutan kasus itu dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait dugaan korupsi tersebut. “Sejauh ini masih (dilakukan pendalaman kasus),” ujarnya.rnSeperti diketahui, DKI Jakarta resmi menjadi tuan rumah balap ABB FIA Formula E pada 4 Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris, pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021/2022. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...