Connect with us

Politik

Manifest KMP Tunu Pratama Jaya Diduga Tak Valid, Sudjatmiko Pertanyakan Pengawasan Kemenhub

Published

1 tahun ago

on

Berbagai kejanggalan dalam kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus terungkap ke publik. Terbaru ada dugaan jika manifest penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tidak valid.rnAnggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menyatakan bahwa tidak validnya data penumpang pada manifest menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan transportasi laut. Padahal, manifest adalah dokumen yang sangat penting untuk memberikan informasi lengkap mengenai jumlah penumpang, kru, dan barang yang diangkut. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan transportasi laut dalam pencatatan manifest.rn”Adanya data tak valid ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi laut masih longgar dalam mematuhi ketetapan yang telah diatur. Pencatatan ini sangat penting terkait keselamatan dan keamanan saat menggunakan transportasi, termasuk transportasi laut. Kemenhub harus meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan terhadap jumlah manifest transportasi laut,” ujar Sudjatmiko, Selasa (8/7/2025).rnHingga hari ketujuh setelah tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya, delapan orang ditemukan meninggal dunia. Proses pencarian puluhan orang masih terus dilakukan hingga kini. Namun demikian, manifest kapal tersebut diduga tidak valid setelah sejumlah keluarga mendatangi posko pengaduan orang hilang KMP Tunu Pratama Jaya di RSU Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Mereka mengaku anggota keluarganya menaiki KMP Tunu Pratama namun tidak menemukan data keluarganya dalam daftar pencarian orang. Berdasarkan informasi sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam dilaporkan membawa 53 penumpang, 12 ABK, dan 22 kendaraan.rnMiko-panggilan akrab Sudjatmiko-mengatakan pendataan dan pemeriksaan secara ketat kepada pengguna transportasi, termasuk transportasi laut, harus dilakukan mulai dari pemesanan tiket hingga proses keberangkatan. “Jika membeli tiket untuk tiga orang, maka identitas ketiga orang itu harus tercatat dan hanya mereka yang diizinkan untuk masuk ke kapal. Jangan hanya membeli tiket untuk tiga orang namun hanya melakukan pencatatan identitas satu orang saja. Semua tiket harus sesuai dengan data penumpang,” tambahnya.rnDia mencontohkan bagaimana transportasi udara, seperti pesawat komersial, menerapkan ketentuan manifest yang sesuai dengan data yang tertera. “Saat menggunakan pesawat komersial, penumpang yang diizinkan adalah mereka yang memiliki tiket sesuai dengan nama yang tertera di tiket dan sesuai dengan identitas pribadi. Seharusnya hal yang sama diterapkan pada kapal penumpang. Keselamatan bertransportasi harus diterapkan dengan standar yang sama, baik untuk transportasi laut maupun udara,” katanya.rnSelain itu, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kota Bekasi ini juga meminta agar pengawasan terhadap kapal-kapal yang sudah memasuki galangan kapal atau docking diperketat. Docking kapal merupakan proses pemeliharaan kapal seperti memeriksa, memperbaiki kerusakan, dan pengecetan badan kapal, yang harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari standar perkapalan. “Seringkali terjadi antrian di dok atau bahkan penundaan yang mengakibatkan kapal tetap beroperasi meskipun seharusnya menjalani pemeliharaan,” tambahnya.rnMiko berharap insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dapat menjadi momentum bagi Kemenhub untuk melakukan pembenahan tata kelola transportasi laut secara menyeluruh. “Kecelakaan kapal ini bukan yang pertama kali terjadi, namun kami harapkan ini menjadi yang terakhir. Pembenahan tata kelola transportasi laut harus segera dilakukan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi dan masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi laut,” pungkasnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....
Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...
Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...
Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...
Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...
Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...
Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...
Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...
Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...
Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...