Sabam Rajagukguk: Capaian APBN 2024 Kuat, Tapi Ketimpangan Sektor Harus Diatasi

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23, Anggota DPR RI, Sabam Rajagukguk menilai stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah tahun politik dan transisi pemerintahan merupakan capaian yang layak diapresiasi.

Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesembilan kalinya serta defisit anggaran yang terkendali di angka 2,29% dari PDB disebut sebagai fondasi penting menuju transformasi ekonomi kerakyatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Capaian ini menjadi landasan fiskal yang kokoh untuk melanjutkan transformasi struktural menuju ekonomi kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sabam, Selasa (8/7/2025).

Fraksi Gerindra juga mencatat capaian ekonomi positif, seperti pertumbuhan ekonomi 5,03%, surplus neraca perdagangan 31,04 miliar dolar AS, dan inflasi rendah 1,57%. Namun, depresiasi Rupiah yang mencapai Rp15.847 per dolar AS menjadi perhatian yang perlu diantisipasi.

Sektor energi juga mendapat sorotan positif, dengan capaian lifting minyak dan gas yang mendukung penerimaan negara. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp3.359,7 triliun atau 100,5% dari target. Meski demikian, Fraksi Gerindra menekankan perlunya efisiensi belanja dan perhatian terhadap turunnya dana transfer ke daerah sebesar 2,03%.

Di sektor pendidikan, Gerindra mendukung keberlanjutan kebijakan mandatory spending dengan realisasi Rp569,1 triliun. Program-program seperti makan bergizi gratis dan Sekolah Rakyat dinilai penting untuk peningkatan kualitas SDM.

Dari sisi penerimaan negara, pertumbuhan sebesar 2,4% menjadi Rp2.850,6 triliun diapresiasi, meski penurunan kontribusi dari SDA perlu direspons dengan perbaikan tata kelola, termasuk melalui BLU Danantara.

Gerindra juga menyoroti menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDB serta tingginya jumlah pekerja informal. Isu ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan penyediaan lapangan kerja dan ketahanan pangan.

Menanggapi laporan BPK, Fraksi Gerindra mencatat 14 temuan terkait kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan aturan. Pemerintah diminta segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut demi penguatan tata kelola fiskal.

Menutup pandangan, Fraksi Gerindra berharap seluruh catatan ini menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024, dengan fokus pada penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.