Entahlah..Airlangga Dianggap Berbohong

Kabarpolitik.com- Ketua Bidang Kemaritiman DPP Partai Golkar Junaidi Elvis menepis pernyataan Airlangga Hartarto, soal semua pengurus partai diperbolehkan masuk ke areal kantor DPP.
Pasalnya, saat Junaidi datang ke kantor DPP pada 29 Agustus lalu, dirinya dilarang masuk kedalam areal kantor perkantoran partai oleh sejumlah massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang berjaga di lokasi tersebut. Larangan serupa juga menurutnya dialami pengurus pleno lainnya.

“Statement Airlangga (Ketua DPP Golkar) yang bilang pengurus bisa masuk dan keluar kantor DPP Partai Golkar jelas tidak benar. Bohong itu. Tanggal 29 Agustus lalu, saya hendak masuk ke kantor DPP, namun sama sekali tidak diizinkan oleh preman-preman berseragam AMPG yang berjaga di depan gerbang DPP,” ujar Elvis kepada wartawan, Jumat (6/9).

Elvis sangat menyesalkan tindakan Airlangga yang menutup rapat akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar. “Beberapa hari lalu Ketua DPD I Sulawesi Utara Ridwan Bae juga tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP Partai Golkar. Sejumlah pengurus lainnya juga mengalami hal serupa. Kenapa kita dilarang untuk masuk ke rumah kita sendiri? Padahal jelas-jelas kita pengurus,” ketusnya.

Elvis mengaku tidak ada alasan jelas mengapa para pengurus dicekal masuk ke dalam kantor DPP. Katanya, jangankan untuk menggelar rapat, bertemu dengan Ketum atau Sekjen saja dilarang.

“Para preman berseragam AMPG yang berjaga di gerbang masuk, mengatakan tidak boleh ada yang masuk ke dalam kantor DPP jika tidak ada izin dari Ketum atau Sekjen. Sangat tidak jelas alasan yang diberikan. Apa dasarnya Ketum melarang pengurusnya masuk ke dalam kantornya sendiri. Sikap otoriter seperti ini jelas harus kita lawan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan tidak ada larangan bagi pengurus DPP Partai Golkar masuk ke kantor DPP partai beringin, yang berada di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. “Masuk keluar boleh asal anggota. Kalau yang bukan anggota, pengurus tidak boleh,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).[asa]

Source