Connect with us

Politik

Fadli Zon Harap KTT ASEAN Jadi Momentum Implementasikan Konsensus Penanganan Krisis Myanmar

Published

on

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap seluruh negara ASEAN kompak mengimplementasikan Five Point of Consensus (5PC) dalam penanganan krisis di Myanmar. Momen KTT Ke-43 ASEAN yang tengah berlangsung di Jakarta dinilai bisa mengukuhkan kembali komitmen negara-negara Asia Tenggara.

“Harusnya KTT ASEAN bisa kompak soal implementasi 5PC. Jangan sampai ada negara anggota ASEAN yang secara sepihak mengambil inisiatif sendiri tanpa koordinasi ASEAN,” ujar Fadli Zon, Rabu (6/9/2023).

Dari sisi Parlemen, ungkap Fadli, Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta awal Agustus lalu telah berhasil menyepakati resolusi terkait Myanmar. Salah satunya adalah resolusi peran Parlemen untuk menciptakan perdamaian di Myanmar dengan mengedepankan dialog.

“Delegasi AIPA dalam Sidang Komite Politik, menghasilkan konsensus yang mengeksplorasi mekanisme dan dapat digunakan untuk mengawasi implementasi Five Point of Consensus (5PC) yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk mengembalikan situasi aman dan damai di Myanmar,” ungkap Fadli.

Pada Sidang Umum AIPA ke-44 dengan DPR RI sebagai tuan rumah, Parlemen se-Asia Tenggara juga sepakat membentuk Komite Ad-Hoc dalam rangka membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam lima poin kesepakatan ASEAN (Five-Point Consensus ASEAN).

Advertisement

Tak hanya itu, AIPA juga berencana mengirimkan perwakilan berupa task force (satuan tugas) ke Myanmar guna memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat di sana yang terdampak konflik. Menurut Fadli, diplomasi Parlemen bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membuka dialog inklusif.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, persoalan krisis di Myanmar tidak akan selesai dalam waktu satu atau dua tahun. Oleh sebab itu, Fadli mendorong adanya bantuan kemanusiaan yang rutin digelar oleh negara-negara yang hadir pada KTT Ke-43 ASEAN.

Seperti diketahui, KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan di Jakarta sejak tanggal 5 hingga 7 September 2023 menyusul keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Minus Myanmar, total 10 anggota ASEAN menghadiri konferensi ini. Selain itu, 9 negara mitra dan 2 negara undangan juga datang dalam perhelatan KTT ke-43 ASEAN.

Salah satu yang dibahas pada KTT Ke-43 ASEAN ialah penanganan krisis di Myanmar di mana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa Five Point of Consensus (5PC) akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...