Fadli Zon Pertanyakan Standar Ganda Demokrasi di Markas Besar PBB

Politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon angkat bicara dengan mempertanyakan standar ganda dalam demokrasi terkhusus dalam upaya pencapaian SDG 16 tentang perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat.

Hal ini diungkapkan Fadli diskusi panel SDG 16 dalam IPU UN Parliamentary at the High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York, selasa (16/7/2024).

“Jika kita bicara mengenai upaya penguatan parlemen untuk mewujudkan SDGs 16, itu berarti kita berinvestasi pada demokrasi. Bagaimana kita berbicara demokrasi, bila di depan mata ada standar ganda soal demokrasi dan pelanggaran HAM, termasuk pengabaian terang-terangan negara-negara demokrasi terhadap genosida di depan mata?,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Legislator Partai Gerindra ini menilai adanya situasi konflik di Gaza berdampak memperburuk pencapaian SDG 16 ditambah Israel tidak mematuhi aturan internasional dan peristiwa tersebut menuai protes yang yang luas di belahan dunia.

Oleh karena itu, harus ada parlemen yang kuat dan inklusif diperlukan dan hal tersebut dapat didorong melalui upaya penguatan aspirasi publik melalui partisipasi publik bermakna. Artinya, pendapat dan keluhan masyarakat perlu didengar, dipertimbangkan dan ditanggapi.

“Parlemen yang transparan dan terbuka perlu didukung dengan legislasi dasar seperti UU tentang Partisipasi Publik dan UU keterbukaan Informasi,” jelas ketua BKSAP tersebut.