Connect with us

Politik

Sulaeman Hamzah Minta Pemerintah Permudah Regulasi Ekspor Ikan Hias

Published

on

BANDUNG (20 September): Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah meminta pemerintah agar mendukung pengusaha di sektor budidaya ikan hias.

Menurutnya, saat ini masih banyak kendala yang kerap dihadapi pengusaha, terutama terkait regulasi dan proses ekspor yang masih rumit.

Pemerintah perlu melihat potensi besar dari ikan hias di berbagai daerah di Indonesia. Di Papua, misalnya, ada banyak sekali jenis ikan hias yang belum diperkenalkan ke luar. Saya yakin, bersama para peneliti, kita bisa menemukan lebih banyak jenis ikan hias yang memiliki potensi ekspor besar,” ungkap Sulaeman Hamzah saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu, (18/9).

Menurut legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan untuk ketiga kalinya ini, seharusnya difokuskan pada aspek operasional seperti pengembangan budidaya dan mencari pasar. Maka pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar untuk mengatasi hambatan-hambatan, seperti proses karantina di bandara yang kerap menyulitkan pengiriman ekspor.

Saat ini pasar ikan hias di Indonesia masih didominasi jenis-jenis yang umum seperti ikan koi, sedangkan ikan hias dengan nilai tinggi, seperti arwana, masih jarang ditemui. Oleh karena itu, Sulaeman berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat lebih memerhatikan potensi ini di berbagai wilayah.

Kita harus melihat secara menyeluruh potensi ikan hias di setiap daerah. Jika dikelola dengan baik, berbagai jenis ikan hias ini bisa dibudidayakan dan memberikan nilai tambah yang besar untuk kebutuhan ekspor,” tegasnya.

Sulaeman juga menyoroti regulasi yang ada, sering kali menjadi penghalang bagi pengusaha. Ia berharap agar aturan-aturan yang memersulit ekspor ikan hias dapat segera dipermudah.

Advertisement

Kita tidak bisa pasif dan kaku dengan aturan. Regulasi harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jika pengusaha merasa kesulitan, maka itu adalah tugas kami di DPR bersama kementerian terkait untuk meninjau kembali aturan-aturan tersebut,” tukasnya.

Dengan kemudahan regulasi dan dukungan dari pemerintah, Sulaeman optimistis bahwa budidaya ikan hias di Indonesia, terutama jenis-jenis yang memiliki nilai tinggi, dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional. (dpr.go.id/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...