Kritik Pemerintahan Herman Deru Banyak Penurunan, Syahrial Oesman Diminta ‘Ngaca’

Tudingan Panglima Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya – Anita Noeringhati (Matahati) Syahrial Oesman (SO) , yang mengatakan hampir 5 tahun ini banyak yang menurun di Sumsel ditepis Gubernur Sumsel periode 2018-2023 Herman Deru (HD).rnMelalui juru bicara HD, Alfrenzi Panggarbesi, mengatakan jika tudingan SO tersebut tidaklah benar dan dianggap lebih bermuatan politik dengan menyerang HD, jelang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel 27 November 2024.rn”Semua apa yang disampaikan SO itu adalah omong kosong, dan harus bercermin diri. Sebenarnya pekerjaan HD paling berat itu bukan membangun secara fisik, jembatan irigasi dan sebagainya. Tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi, ” kata Alfrenzi, Sabtu (27/7/2024).rnPasalnya diterangkan Ojie sapaan akrab Alfrenzi, jika tugas berat mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat tersebut, dikarenakan sejumlah pejabat di Sumsel banyak terjerat kasus korupsi.rn”Pasalnya, pemimpin Sumsel sebelum kepemimpinan HD, banyak yang terlibat kasus korupsi terlebih SO sendiri. Jadi mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat dan kepercayaan masyarakat Sumsel itu jadi PR (Pekerjaan Rumah) besar, sehingga pemimpin pemerintah provinsi berusaha mengembalikan  kepercayaan itu,” tegasnya.rnSelain itu, caleg DPRD Sumsel terpilih dari partai NasDem ini pun menyatakan, dengan turunnya status “downgrade’ Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang saat ini dari bandara Internasional ke domestik, tidak bisa disalahkan kepada HD, karena masalah itu kewenangan pemerintah pusat dan HD juga sudah hampir satu tahun tidak menjabat sebagai Gubernur Sumsel.rn”Itu jabatan HD sudah habis 1 tahun baru terjadi , masa HD disalahkan karena dia hampir 1 tahun tidak menjabat. Apalagi downgrade bukan hanya di Sumsel (Palembang), termasuk Bandara di Solo yang saat itu dipimpinan Gibran Rakabuming Raka saat itu menjabat Walikota dan sekarang Wapres terpilih, karena kebijakan pusat dan tidak bisa diintervensi, ” paparnya.rnKemudian masalah Kawasan Ekonomi Khusus pelabuhan Tanjung Api- api (KEK TAA) yang saat ini tak kunjung terealisasi, hal itu ada pada kebijakan pemerintah pusat, meskipun pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sudah mengharap serius untuk mewujudkannya.rn”KEK TAA di masa pemerintahan HD terus digarap dan berjalan hingga mau groudbreaking hingga akhir Oktober 2023  atau sebelum jabatan HD sebagai Gubernur habis dan janji Menhub sudah ada, karena progres jelas, koordinasi, termasuk titiknya di Tanjung Carat. Tapi, itu tidak ada kewenangan di pemerintah provinsi, karena kewenangan pusat, dan tidak mungkin kita bangun sendiri karena tidak kuat APBD kita, ” jelasnya.rnSoal hubungan kepemimpinan HD dan MY (Mawardi Yahya) selama 5 tahun memimpin keduanya harmonis, sehingga mencerminkan pemerintahan berjalan sangat baik.rn”Nah, kalau mau disalahkan (HD), kenapa tidak dipersoalkan sejak awal, jadi jangan karena mau Pilkada saling menyalahkan, apalagi MY adalah Wakil Gubernur saat itu, ” tuturnya.rnSoal program sekolah gratis dan berobat gratis sendiri, diakui Ojie jika sampai sekarang masih tetap berjalan dengan baik, karena sampai saat ini Perdanya masih berjalan dan setiap tahun anggarannya dialokasikan dan dibahas bersama DPRD Sumsel.rn”Bahkan pada saat HD menjabat diluncurkan program BERKAT ( Berobat dengan KTP), dimana masyarakat ditanggung biaya pengobatannya melalui dana APBD Provinsi Sumsel, ” tandasnya.rnDitambahkan Ojie, mengenai klub sepakbola kebanggai ‘wong kito’ Sriwijaya FC terpuruk saat ini, hal itu diungkapkannya memang sudah terdegrdasi sebelum HD jadi Gubernur, dan ketika awal menjabat Gubernur, HD sudah mengambil langkah- langkah untuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC, sehingga diajaklah para mantan pengurus dan tokoh tokoh yang peduli SFC , antara lain HZ (Hendri Zainudin), Asfan Sanaf dan SO sendiri.