Fraksi Gerindra DPRD Sleman Dukung Penuh Pencabutan IUP di Raja Ampat

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sleman bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sleman menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Pencabutan izin ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memperjuangkan keadilan ekologis bagi masyarakat setempat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sleman, Shodiqul Qiyar, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan nilai-nilai perjuangan Partai Gerindra, yang mengedepankan kepentingan rakyat dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

“Kami mendukung penuh pencabutan IUP yang berpotensi merusak lingkungan. Langkah Presiden Prabowo merupakan bukti nyata keberpihakan terhadap masyarakat adat dan pelestarian alam Indonesia, termasuk kawasan Raja Ampat yang merupakan warisan dunia,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Shodiqul juga menekankan pentingnya langkah serupa diterapkan di daerah lain, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menerbitkan izin tambang dan mengedepankan prinsip keberlanjutan.

“Kita perlu merancang kebijakan lokal yang berpihak pada kelestarian alam dan generasi masa depan. Di Sleman, prinsip Memayu Hayuning Bawana harus menjadi pijakan dalam menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian lingkungan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPC Gerindra Sleman, Joko Widodo, turut mengapresiasi ketegasan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat akar rumput yang menginginkan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

“Gerindra hadir bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan masa depan. Kami mendukung penuh kebijakan ini dan siap mengawal implementasinya di daerah,” tegas Joko Widodo.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh agama, aktivis lingkungan, dan generasi muda, untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan tambang agar lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.