Politik
Gabung PPP, Sandiaga Uno Lapor Jokowi dan Izin Kiai
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya bergabung dengan PPP menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Sandiaga setelah dirinya resmi dikenalkan sebagai kader PPP pada Rabu (14/6). Sandi diumumkan sebagai kader oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Kantor Pusat PPP, Menteng, Jakarta Pusat.
“Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden,” kata Sandiaga dalam jumpa pers.
Sandi menambahkan keputusannya bergabung ke PPP telah melalui pertimbangan matang dalam tujuh bulan terakhir. Mantan politikus Partai Gerindra itu juga telah meminta izin kepada orang tua dan para kiai sepuh atas keputusannya tersebut.
“Dan untuk menjawab tadi, saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma’ruf nahi mungkar,” ucap Sandiaga.
Pada kesempatan itu, Mardiono mengklarifikasi bahwa laporan Sandi terhadap Jokowi bukan dalam konteks politik cawe-cawe transaksional. Menurutnya, Sandi hanya meminta izin sebagai menteri Jokowi sekaligus anggota koalisi pemerintah saat ini.
“Jadi PPP adalah partai koalisi pemerintah, di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden, jadi kalau kemudian PPP, atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi, itu adalah dalam konteks politik kenegaraan,” ucap Mardiono.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sebelumnya mengatakan Sandiaga bakal diusulkan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Namun usulan itu baru akan dibahas dalam rapimnas partai yang akan digelar pada Jumat (16/6).
Baidowi mengatakan PPP hingga kini belum secara resmi mengusulkan cawapres dalam koalisinya dengan PDIP. Menurut dia, nama-nama yang berkembang baru sebatas aspirasi dan belum disampaikan resmi kepada Megawati Soekarnoputri.
“Kepastian beliau [Sandiaga] menjadi calon wakil presiden dari PPP tentu butuh mekanisme, butuh tahapan, salah satunya nanti barangkali di rapimnas akan diputuskan,” kata pria yang kerap disapa Awiek itu di kompleks parlemen, Selasa (13/6).