Connect with us

Politik

Gabung PPP, Sandiaga Uno Lapor Jokowi dan Izin Kiai

Published

on

rnJakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya bergabung dengan PPP menjelang Pemilu 2024.rnPernyataan itu disampaikan Sandiaga setelah dirinya resmi dikenalkan sebagai kader PPP pada Rabu (14/6). Sandi diumumkan sebagai kader oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Kantor Pusat PPP, Menteng, Jakarta Pusat.rn“Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden,” kata Sandiaga dalam jumpa pers.rnSandi menambahkan keputusannya bergabung ke PPP telah melalui pertimbangan matang dalam tujuh bulan terakhir. Mantan politikus Partai Gerindra itu juga telah meminta izin kepada orang tua dan para kiai sepuh atas keputusannya tersebut.rn“Dan untuk menjawab tadi, saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma’ruf nahi mungkar,” ucap Sandiaga.rnPada kesempatan itu, Mardiono mengklarifikasi bahwa laporan Sandi terhadap Jokowi bukan dalam konteks politik cawe-cawe transaksional. Menurutnya, Sandi hanya meminta izin sebagai menteri Jokowi sekaligus anggota koalisi pemerintah saat ini.rn“Jadi PPP adalah partai koalisi pemerintah, di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden, jadi kalau kemudian PPP, atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi, itu adalah dalam konteks politik kenegaraan,” ucap Mardiono.rnKetua DPP PPP Achmad Baidowi sebelumnya mengatakan Sandiaga bakal diusulkan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Namun usulan itu baru akan dibahas dalam rapimnas partai yang akan digelar pada Jumat (16/6).rnBaidowi mengatakan PPP hingga kini belum secara resmi mengusulkan cawapres dalam koalisinya dengan PDIP. Menurut dia, nama-nama yang berkembang baru sebatas aspirasi dan belum disampaikan resmi kepada Megawati Soekarnoputri.rn“Kepastian beliau [Sandiaga] menjadi calon wakil presiden dari PPP tentu butuh mekanisme, butuh tahapan, salah satunya nanti barangkali di rapimnas akan diputuskan,” kata pria yang kerap disapa Awiek itu di kompleks parlemen, Selasa (13/6).rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...