Connect with us

Jabodetabek

Benyamin Davnie Lantik 6.139 PPPK di Lingkup Pemkot Tangsel

Published

on

rnSebanyak 6.139 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi dilantik pada Senin (30/6/2025).rnPelantikan ini digelar di Lapangan Markas Batalion Arhanud 1/Rajawali, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, dan menjadi salah satu pelantikan PPPK terbesar di wilayah Provinsi Banten.rnWali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, pelantikan ini menjadi momen bersejarah sekaligus akhir dari penantian panjang para tenaga kerja sukarela (TKS) yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan sampai 15 tahun.rn rn“Akhirnya, 6.139 PPPK Tangerang Selatan tahap 1 sudah dilantik. Ini sebuah penantian panjang bagi teman-teman yang tadinya berstatus tenaga kerja sukarela, alhamdulillah sekarang mereka sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan itu patut disyukuri oleh semua pihak,” ujar Benyamin usai memimpin langsung pelantikan tersebut.rnPemkot Lantik 6.139 PPPK, Benyamin Davnie: Tunjukkan Dedikasi untuk Membangun TangselrnIa menegaskan, pelantikan ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap loyalitas, tapi juga awal dari babak baru yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.rn“Saya berharap penantian panjang dan kesabaran mereka menanti sekian tahun ini bisa diimbangi dengan kinerja terbaik. Tunjukkan dedikasi untuk membantu pembangunan Kota Tangerang Selatan,” tambahnya.rnBenyamin menjelaskan bahwa para PPPK akan menerima gaji pokok dan tunjangan penghasilan (TPP) sesuai aturan yang berlaku, namun baru akan efektif satu tahun setelah pelantikan. Saat ini mereka masih menerima honorarium seperti sebelumnya.rnSebagai aparatur yang kini sudah terikat aturan, para PPPK juga diingatkan bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Jika ada yang melanggar aturan atau tidak menjalankan tugas dengan baik, Pemkot tidak segan memberikan sanksi, termasuk pemutusan kontrak.rn“Saya bisa melantik, dan saya juga bisa memberhentikan jika melanggar. Mereka sekarang sudah punya hak dan kewajiban yang melekat,” tegas Benyamin.rnRibuan PPPK yang dilantik hari ini berasal dari beragam formasi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemkot Tangsel. Sebelumnya, mereka telah melewati proses seleksi nasional sesuai ketentuan dari pemerintah pusat.rnSelain jajaran pimpinan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjahjo, pelantikan ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta keluarga para peserta yang datang untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. (Mus)rnrn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...